
Halmahera selatan//patroli86.com// — Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Ngelo, menilai kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan yang memberikan waktu 12 hari bagi kepala desa untuk memasukkan laporan ke kabupaten merupakan kebijakan yang lebih dari cukup bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajibannya.
Menurutnya, bukan aturan yang menjadi masalah, melainkan mekanisme kerja kepala desa yang harus diperbaiki agar proses pelaporan berjalan efisien.
Ady menegaskan bahwa penyusunan laporan tidak semestinya dilakukan di kabupaten, karena seluruh proses tersebut sebenarnya dapat dan seharusnya dikerjakan di desa dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
,“Kepala desa ke kabupaten itu untuk memasukkan laporan, bukan memprosesnya. Laporan itu disiapkan di desa, bukan di kabupaten,” tegasnya.
Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan fasilitas desa yang telah dibangun menggunakan anggaran dana desa.
,“Untuk apa kantor desa dibangun? Untuk apa sekretaris desa, bendahara desa, dan staf desa digaji? Dengan anggaran miliaran dan fasilitas lengkap, kenapa laporan malah dibuat di kabupaten?” ujarnya.
Menurut Ady, kepala desa selama ini terlalu dimanjakan dalam proses pelaporan.
,“Fasilitas desa harus digunakan tepat sasaran. Jadi 12 hari di kabupaten hanya untuk memasukkan laporan itu waktu yang sangat cukup,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kondisi geografis Halmahera Selatan dapat memperlambat proses pelaporan.
,“Perjalanan menuju ibu kota kabupaten paling lama satu hari, baik dari Gane, Obi, maupun Makayoa. Jadi jangan jadikan transportasi sebagai alasan,” tuturnya.
Ady menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada keseriusan kepala desa dalam memaksimalkan peran sekretaris desa dan staf desa yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penyusunan laporan rutin tersebut.
,“Ini bukan pekerjaan baru. Ini pekerjaan rutin. Yang jadi persoalan adalah keseriusan kepala desa memanfaatkan fasilitas desa serta sekretaris dan stafnya,” jelasnya.
Meski mendukung langkah DPMD mempertegas aturan pelaporan, Ady meminta agar pelayanan kepada kepala desa tetap dimaksimalkan.
,“Saya sarankan DPMD memaksimalkan pelayanan kepada kepala desa dan mempermudah proses pengurusan laporan agar semuanya tepat waktu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kepala desa yang tetap tidak mematuhi aturan pelaporan patut dipertanyakan kapasitasnya dalam mengelola administrasi dana desa.
,“Kalau masih ada kepala desa yang melanggar, kemampuan mereka dalam mengelola administrasi dana desa wajib dipertanyakan. Karena laporan itu sebenarnya kerja sekretaris dan staf desa yang digaji,” pungkasnya.
Menurut Ady, kebijakan Kepala Dinas DPMD Halmahera Selatan sudah tepat karena selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
,“Masalahnya bukan di dinas. Kebijakan DPMD itu sudah benar. Yang perlu dipertanyakan adalah pemdesnya,” tegas Ady menutup pernyataannya.
(Tim Red)









