
Berau, Kalimantan Timur, patroli86.com — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membuka penyelidikan atas dugaan pemalsuan dokumen serius yang menyeret nama PT Berau Coal dalam sengketa lahan dengan Poktan Usaha Bersama (UBM) Maraang, Kabupaten Berau.
Laporan resmi masyarakat melalui SPKT dengan nomor STPL/67/II/2026/SPKT I, yang masuk pada 14 Februari 2026, menjadi dasar langkah hukum ini.
Kuasa Poktan UBM, M. Rafik, menegaskan perkara ini bukan sekadar sengketa tanah, melainkan upaya membongkar praktik manipulasi yang merugikan warga lokal.
Kami memiliki bukti nyata bahwa dokumen perusahaan tidak sah. Bahkan ada surat garapan yang mencantumkan nama seorang anak berusia empat tahun. Ini jelas pelanggaran hukum sekaligus penghinaan terhadap akal sehat,” tegas Rafik.
Poktan UBM menuntut agar Polda Kaltim bertindak dengan integritas penuh. Selain jalur hukum, masyarakat juga menyiapkan aksi damai pasca Idul Fitri 2026, yang diperkirakan melibatkan ribuan warga dan organisasi lokal. Tuntutan mereka jelas: hentikan seluruh aktivitas pertambangan PT Berau Coal di lahan sengketa hingga ada kepastian hukum.
Kuasa hukum Poktan UBM, Noor Jannah, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan dua somasi pada Desember 2025 dan Januari 2026, namun tidak pernah direspons perusahaan.
Semua syarat hukum untuk membuka kasus sudah terpenuhi. Saat ini penyidik telah memeriksa empat saksi kunci: Sampara, Aldi, Kamaruddin, dan Nurbaya. Pemeriksaan tambahan akan segera dilakukan,” ujarnya.
Saksi kunci, Aldi dan Kamaruddin, menegaskan bahwa nama mereka dicantumkan dalam dokumen perusahaan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan. Fakta ini memperkuat dugaan adanya pemalsuan sistematis.
Masyarakat mendesak agar penyelidikan dilakukan tuntas tanpa kompromi, dan berharap Polda Kaltim memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah.
Penulis: Irwansyah
Editor: Redaksi Patroli86.com
Tim Media Patroli86.com









