
Kecamatan simpang hulu kabupaten Ketapang Kalbar mengeluh harga BBM pengeceran tidak sesuai het
Simpang Hulu, 6 Agustus 2026 Kelangkaan dan melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM)
di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, menjadi perhatian serius masyarakat. Kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas warga,
bahkan berdampak pada kegiatan pendidikan.
Persoalan BBM tersebut dibahas dalam rapat yang
dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 dan dihadiri oleh para kepala desa se-Kecamatan Simpang Hulu,
Camat Simpang Hulu, unsur Polsek, Danramil, serta tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan sulitnya mendapatkan BBM serta harga yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di pusat Kecamatan Simpang Hulu,
harga BBM dilaporkan berada pada kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter.
Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Desa Kualan Hulu,
kondisi di wilayah pedalaman Kecamatan Simpang Hulu bahkan lebih memprihatinkan. Harga BBM jenis Pertalite dilaporkan mencapai sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter.
Dampak kelangkaan BBM juga mulai dirasakan di sektor pendidikan. Dalam rapat tersebut disampaikan adanya laporan bahwa sejumlah siswa tidak dapat bersekolah
karena kesulitan mendapatkan BBM sebagai sarana transportasi.
Melihat kondisi tersebut, pihak PGRI kemudian berkoordinasi dengan Camat Simpang Hulu dan para kepala desa
untuk menggelar rapat bersama. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari solusi atas persoalan kelangkaan dan tingginya harga BBM
yang telah dirasakan masyarakat.
Dalam rapat, sejumlah peserta juga menyampaikan adanya dugaan aktivitas penimbunan BBM
oleh oknum tertentu. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.
Muncul pula pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM. Warga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan secara serius
apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
Rapat yang berlangsung cukup alot tersebut disebut mengalami perbedaan pendapat.
Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat menyampaikan usulan terkait solusi distribusi BBM, namun menurut laporan peserta rapat, usulan tersebut belum sepenuhnya
mendapatkan titik temu karena ada salah satu peserta yang tidak setuju dengan pendapat para kades dan toko masyarakat alasan nya karena pertimbangan mengenai keterbatasan kuota BBM.
Di sisi lain, peserta rapat mempertanyakan alasan keterbatasan kuota tersebut karena selama ini masyarakat menilai ketersediaan stok BBM di SPBU relatif aman.
Kekecewaan kemudian disampaikan oleh sejumlah anggota rapat, termasuk perwakilan PGRI dan tokoh masyarakat. Mereka menilai persoalan yang disampaikan oleh para kepala desa pada dasarnya merupakan persoalan yang juga telah menjadi perhatian
di wilayah Ketapang kota, termasuk melalui DPRD dan unsur Forkopimda Kabupaten Ketapang.
Masyarakat Simpang Hulu berharap persoalan ini tidak berhenti pada rapat dan kesepakatan semata. Mereka meminta adanya langkah nyata untuk memastikan distribusi BBM berjalan secara adil dan tepat sasaran.
Pasalnya, setelah berbagai kesepakatan disampaikan, masyarakat masih melihat adanya kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi yang diduga melakukan pembelian BBM dalam jumlah tertentu
dan dinilai masih bebas beraktivitas di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena kelangkaan BBM bukan hanya berdampak terhadap aktivitas ekonomi
dan transportasi, tetapi juga mulai mengganggu akses siswa untuk bersekolah.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak SPBU, serta seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama
dan mencari solusi yang benar-benar efektif. Pengawasan terhadap distribusi BBM juga diharapkan dapat diperketat agar masyarakat umum tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan
akibat kelangkaan dan kenaikan harga BBM.menjadi perhatian serius oleh pihak bupati Ketapang dan Kapolres Ketapang hal ini tidak bisa di biar kan oleh kerna ada salah satu oknum yang mendalangkannya)kaperwil Kalbar Thomas dp)







