TANGGAMUS, Patroli86.com — Pelaksanaan proyek revitalisasi SD Negeri 1 Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, menuai sorotan tajam warga.
Proyek yang dikerjakan secara swakelola ini dipertanyakan mulai dari dugaan tidak berfungsinya Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), transparansi anggaran, hingga hilangnya material proyek.
Berdasarkan keterangan narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, sejak awal pelaksanaan, P2SP diduga hanya menjadi struktur di atas kertas.
“Sejak awal pelaksanaan, panitia memang tidak difungsikan. Seluruh pelaksanaan diduga dimonopoli kepala sekolah, sementara panitia hanya menjadi struktur pelengkap di atas kertas,” ujar narasumber kepada Patroli86.com.
Pengawasan Disebut Dilakukan Suami Kepsek
Lemahnya peran P2SP berdampak pada pengawasan. Narasumber menyebut, pengawasan pekerja di lapangan justru dilakukan oleh suami Kepala Sekolah, bukan oleh P2SP.
Tenaga Kerja Luar & Material Lama Diangkut
Warga sekitar juga disebut tidak diberdayakan. Pekerja didatangkan dari luar wilayah.
Sorotan lain adalah pemindahan material bongkaran gedung lama. Material bekas bangunan disebut diangkut keluar sekolah menggunakan mobil pick-up tanpa berita acara dan tanpa koordinasi dengan P2SP.
“Material lama dibawa menggunakan kendaraan roda empat. Tidak ada berita acara yang kami ketahui dan P2SP juga tidak diberi penjelasan,” ungkapnya.
Besi Proyek Hilang Malam Hari
Puncaknya, pada malam 23 September 2026, material berupa besi di lokasi proyek diduga hilang dicuri.
“Pada malam 23 September ada material berupa besi yang diketahui hilang dari lokasi. Kejadiannya malam hari,” kata narasumber.
Warga mempertanyakan sistem pengamanan material dan apakah kejadian itu sudah dilaporkan ke APH.
Papan Proyek Baru Muncul Saat 70% & Pekerja Tanpa APD
Keterbukaan informasi juga disorot. Papan informasi proyek disebut baru dipasang saat progres sudah 70%, itupun hanya ditempel di pojok dinding, bukan berdiri dengan tiang.
Selain itu, pekerja di lokasi disebut tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) padahal bekerja di lingkungan sekolah.
Masyarakat Minta Dinas Pendidikan Turun
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Tanggamus dan Inspektorat turun melakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya fisik, tapi juga pengelolaan anggaran, fungsi P2SP, penggunaan tenaga kerja, pencatatan aset material lama, dan pengamanan material.
Masyarakat juga meminta audit jika ditemukan ketidaksesuaian.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala SDN 1 Tanjung Rejo berinisial MR belum memberikan klarifikasi. http://Patroli86.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, P2SP, dan Dinas Pendidikan Tanggamus.
Catatan Redaksi, Berita ini masih memerlukan konfirmasi lanjutan dari pihak terkait dan akan diperbarui jika ada keterangan resmi.
Maulani
About the Author
