
Labuha,Halmaherah selatan//Patroli86.com// – Penunjukan Thoriq Kasuba sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA) Labuha menggantikan Mahfudz Kasuba diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-2956/DJ.I/H.007/12/2020.
Surat edaran yang dikeluarkan pada 11 Desember 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut menekankan pentingnya pemenuhan syarat administratif dan akademik dalam pengangkatan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Salah satu poin utama menyebutkan bahwa Ketua PTKIS wajib memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar di homebase perguruan tinggi yang dipimpinnya.saptu/19/April/2025.
Dugaan pelanggaran muncul karena Thoriq Kasuba diketahui tidak memiliki NIDN pada STAIA Labuha. Jika benar demikian, maka pengangkatan ini bertentangan dengan poin pertama dan kedua dalam surat edaran tersebut. Dalam hal tidak tersedia dosen dengan NIDN, perguruan tinggi dapat mengangkat dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), namun tetap dengan syarat telah mengabdi minimal lima tahun, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, dan berpendidikan Doktor.
Ketua STAI Alkhairaat Labuha Mahfudz Kasuba saat dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa,”seorang ketua sekolah tinggi wajib berpendidikan doktor,kemudian memiliki NIDN (nomor induk dosen nasional),serta memiliki jabatan fungsional dan harus minimal berpangkat Lektor,baru bisa menjadi ketua sekolah tinggi,lanjut Mahfudz Kasuba,”jika itu tidak memenuhi sarat maka tidak ada pelayanan lagi di kopertais,kalau tidak ada pelayanan di kopertais maka tidak ada lagi wisudah,dan di pastikan bahwa mahasiswa akan jadi korban,” tegas Mahfudz.
Namun, apabila ketentuan tidak dipenuhi, Koordinatorat PTKIS memiliki wewenang untuk tidak memberikan layanan administrasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam poin kelima surat edaran.
Penunjukan ini memicu perhatian publik, terutama dari kalangan akademisi dan pengamat pendidikan tinggi Islam, yang mendesak agar proses pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai regulasi yang berlaku.
(Sulfi/patroli86.com)








