Halmahera Selatan // patroli86.com// – Proyek pembangunan jalan hotmix di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menelan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar, hingga kini belum juga rampung. Keterlambatan proyek ini menuai reaksi keras dari masyarakat, khususnya warga lokal yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan akses layanan dasar pada infrastruktur jalan tersebut.
Dikutip dari sejumlah media daring, Kepala Dinas PUPR Halsel, Idham Pora, menyebut keterlambatan disebabkan oleh kekurangan material seperti aspal. Namun, alasan tersebut dinilai tidak logis dan mencerminkan lemahnya perencanaan teknis dari instansi terkait.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan, Bung Harmain Rusli, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar hambatan teknis, tetapi sudah mengarah pada indikasi pelanggaran hukum.
,“Ini proyek negara, anggarannya dari uang rakyat! Jika proyek ini dikabarkan mandek hanya karena persoalan bahan aspal, tanpa alasan sah, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum,” tegas Bung Harmain.
Ia menyebut bahwa keterlambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, dan bila ditemukan adanya manipulasi jadwal, mark-up anggaran, atau penggelapan dana, maka bisa masuk ranah tindak pidana korupsi. Hal ini merujuk pada Perpres No. 16 Tahun 2018, Permen PUPR No. 14 Tahun 2020, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
GPM Halsel mendesak agar proyek ini diaudit menyeluruh oleh Inspektorat Daerah, BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Selain itu, mereka juga meminta Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, untuk mencopot Kepala Dinas PUPR, karena dinilai telah gagal total dalam mengawal proyek strategis tersebut.
,“Kalau proyek sebesar ini bisa mandek hanya karena alasan bahan, itu tidak masuk akal. Jika Bupati tidak tegas, maka patut diduga ada konspirasi busuk antara kepala daerah dan pejabat teknis,” kata Bung Harmain.
Sebagai bentuk aksi lanjutan, GPM Halsel juga telah berkoordinasi dengan DPC GMNI Halmahera Selatan dan membentuk Front Marhaenisme, untuk mendukung Aksi Jilid II yang akan digelar oleh Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian (FPMPM) Makeang.
,“Jangan remehkan suara rakyat. Kami akan terus bergerak sampai keadilan pembangunan benar-benar hadir di Jazirah Makeang!” tutup Bung Harmain.
(Sulfi/patroli86.com)
About the Author
