
Patroli86.com, Deli Serdang – Nur Intan Lusiana Panjaitan, warga Sibolga, tengah berjuang membersihkan namanya dari sebuah misteri yang mengejutkan.
Ia melaporkan kasus penerbitan akta kematian palsu atas namanya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Deli Serdang, Hari Senin 11/07/2025.
Akta kematian bernomor 1207-KM-20052025-0036, tertanggal 8 Maret 2018, menyatakan Nur Intan, yang memiliki NIK 1207256508710002, meninggal dunia di Desa Manunggal. Ironisnya, wanita kelahiran Sibolga, 25 Agustus 1971 ini masih hidup dan sehat.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima wartawan dari keluarga Nur Intan di Sibolga.
Melalui sebuah video, Nur Intan sendiri membantah kabar kematiannya, mengungkapkan rasa trauma, dan ketakutannya akan ancaman yang diterimanya.
Ia enggan mengungkapkan lokasi tempat tinggalnya saat ini.
“Saya masih hidup, dan saya tidak terima diaktekan meninggal dunia,” tegasnya pada wartawan.
Investigasi lebih lanjut oleh LSM Perkara Deli Serdang bersama Wartawan mengungkap fakta mengejutkan.
Sumber data akta kematian ternyata berasal dari Kepala Desa Manunggal, Mukhlisin, Kecamatan Labuhan Deli. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat Nur Intan beralamat di Dusun 5, Kampung Banjar Pasar VIII, dan seharusnya data kematiannya berasal dari perangkat desa setempat. Lebih mengejutkan lagi, terungkap bahwa data kematian tersebut diberikan oleh perangkat Dusun 5A, Ikhsan, dan melibatkan salah satu kelompok STM di dusun tersebut.
Ketika tim investigasi mendatangi kantor Desa Manunggal, Kepala Desa tidak berada di tempat.
Sekretaris Desa yang ditemui justru tampak berusaha meredam kasus ini.
“Sekdes meminta agar masalah ini jangan diperpanjang dan menyatakan pemerintah desa bersedia memulihkan identitas korban,” ungkap Manalu,
Ketua LSM Perkara Deli Serdang, kepada awak media patroli86.com, Manalu menambahkan, Sekdes seolah cuci tangan dengan menyatakan menunggu kedatangan Nur Intan untuk pemulihan identitas, tanpa menyadari bahwa data identitas warga telah mereka manipulasi untuk penerbitan akta kematian.
“Ada apa dengan Pemerintah Desa Manunggal? Segampang itu mereka bermain dengan data warga? Di mana profesionalisme Kades?” tanya Manalu dengan nada kecewa.
Nur Intan, dengan bantuan LSM setempat, berencana melaporkan kasus ini ke Polres Deli Serdang.
Ia berharap mendapatkan keadilan atas penipuan dan penghilangan identitas yang dialaminya.
Kasus ini jelas melanggar Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengancam pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dengan pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.
Pelaku yang memfasilitasi manipulasi data juga terancam pidana penjara 6 tahun dan/atau denda 75 juta rupiah (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).
Kasus ini menjadi sorotan tajam, menggarisbawahi pentingnya verifikasi data yang akurat dan teliti dalam proses penerbitan akta kematian, dan mempertanyakan integritas pemerintahan desa dalam pengelolaan data kependudukan.
Semoga kasus ini segera terungkap dan keadilan ditegakkan bagi Nur Intan.
(H.Manalu)









