Satui – Tanah Bumbu, Patroli86.com, 25/8/2025 — Ketegangan mencuat antara Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanah Bumbu dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Satui. Koperasi menuding KSOP tidak netral serta mengabaikan kesepakatan tarif jasa TKBM yang sebelumnya telah disetujui bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Koperasi TKBM Tanah Bumbu, Saparuddin, melalui Wakil Sekretaris M. Syahdan Banna, didampingi Ketua Bidang Hukum Induk Koperasi Bongkar Muat Pelabuhan, Basri Abbas, S.H., dalam konferensi pers di Kantor Koperasi TKBM, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Senin (25/8/2025).
Menurut Syahdan, rapat bersama APBMI yang digelar di Kantor KSOP Satui berujung pada aksi walk out dari pihak koperasi. Alasannya, KSOP dianggap keluar dari substansi pembahasan.
“Seharusnya KSOP sebagai pengawas hanya membacakan hasil kesepakatan antara Koperasi dan APBMI, bukan membahas hal-hal lain di luar poin kesepakatan,” tegas Syahdan.
Sengketa Tarif dan Floating Crane
Isu utama yang dipersoalkan ialah kesepakatan tarif upah kerja buruh TKBM, termasuk pekerjaan bongkar muat menggunakan floating crane. Kesepakatan itu, ditegaskan Syahdan, telah berkali-kali dibahas dan dirapatkan bersama APBMI bahkan disahkan melalui addendum notaris.
Namun, hingga kini KSOP dinilai tak kunjung menjalankan perjanjian tersebut. “Jika tidak ada respons, kami akan turun menggelar aksi di kantor KSOP Satui,” ancam Syahdan.
Sementara itu, Basri Abbas, S.H. menilai, pekerjaan bongkar muat dengan floating crane sudah jelas menjadi domain Koperasi TKBM berdasarkan aturan yang berlaku. “Jika KSOP berdiri tegak lurus pada regulasi, maka seharusnya mereka menegaskan apa yang telah disepakati, bukan malah keluar dari substansi pembahasan,” tegasnya.
Rencana aksi massa diprediksi akan semakin menguat jika KSOP tetap bergeming. Koperasi TKBM menyatakan siap mengerahkan anggotanya untuk menyuarakan penolakan secara terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KSOP Satui belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Situasi di kawasan pelabuhan Satui pun diperkirakan akan memanas jika polemik ini tidak segera diselesaikan.
( IR )
About the Author
