Halmahera Selatan // patroli86.com // –
Dugaan kebocoran dan penyimpangan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, Desa Bisori, Kecamatan Kasiruta barat jadi sorotan. Warga Desa Bisori yang diwakili Santos dan Samiun mendesak Bupati Halmahera Selatan mencopot Pj Kepala Desa Bisori, menyusul dugaan ketidaksesuaian realisasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan.
Menurut Santos, program Dana Desa yang disepakati lewat Musyawarah Desa tak kunjung terwujud. “Item yang dijanjikan nyaris tak jalan, padahal anggaran sudah cair Rp476 juta. Sisa anggaran seharusnya masih Rp200 juta lebih,” ujarnya tegas.
Samiun menambahkan, masyarakat sudah muak dengan dalih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel yang dianggap gagal mengawasi kinerja pemerintah desa. “Kalau DPMD serius mengawasi, kasus seperti ini tak mungkin terjadi. Kami minta Bupati segera ganti Pj Kades Bisori. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kantor desa dipalang lagi atau konflik meledak,” katanya.
Dalam rincian yang disampaikan Santos dan Samiun,kepada media ini pada Selasa, 23/9/2025,” realisasi Dana Desa tahap I hanya menyentuh sebagian kecil program:
BLT 20 KK Rp36.000.000
Imam dan Badan Sara Rp17.100.000
PAUD Rp19.000.000
Posyandu Rp12.000.000
Poldes Rp9.000.000
Klining Servis Rp6.000.000
Motoris Rp4.300.000
Lembaga Adat Rp5.400.000
Bodi Desa Lengkap Mesin Rp130.000.000
Dana Pemuda Rp10.000.000
Namun sejumlah program lain yang menjadi prioritas Musyawarah Desa tak kunjung terlaksana. “Pj Kades beralasan akan direalisasikan di tahap II. Tapi bukti perhitungan kami sisa tahap I masih besar. Ini jelas indikasi pengelolaan anggaran yang buruk,” tegas Santos.
Warga Bisori menilai DPMD Halsel ikut bertanggung jawab. “Pengawasan itu tugas DPMD. Bukan hanya duduk di kantor, tapi turun cek lapangan. Kalau dibiarkan, rakyat yang dirugikan. Jangan tunggu sampai kami bertindak,” ujar Samiun.
Ketidakpuasan warga sudah berujung pada aksi pemalangan kantor desa beberapa waktu lalu. Mereka menegaskan, jika tak ada langkah konkret dari Bupati dan DPMD, pemalangan dan aksi protes yang lebih besar akan dilakukan.
Situasi ini memperlihatkan krisis akuntabilitas Dana Desa di tingkat kabupaten. Ketiadaan pengawasan efektif dari DPMD Halsel membuat anggaran miliaran rupiah rawan penyalahgunaan. Warga berharap Bupati Halmahera Selatan segera bersikap tegas sebelum masalah melebar menjadi konflik horizontal di desa.
(Tim Red)
About the Author
