
Halmahera Selatan //patroli86.com// – Massa aksi dari Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) kembali menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Senin (2/10/2025). Dalam aksinya, mereka menuntut agar pihak Kejari segera memanggil dan memeriksa mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halsel yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembayaran jasa kuasa hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 senilai Rp500 juta.
Menurut massa aksi, indikasi penyalahgunaan anggaran Pilkada 2020 yang totalnya mencapai sekitar Rp25 miliar sudah cukup jelas. Dari jumlah tersebut, terdapat alokasi dana sebesar Rp500 juta yang diperuntukkan membayar jasa kuasa hukum KPU Halsel dalam persidangan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hingga kini dana tersebut diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan bahkan tidak diketahui keberadaannya.
,“Kasus ini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan juga mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tetapi sampai sekarang, Kejari Halsel belum menunjukkan langkah nyata. Kami menduga ada permainan dan Kejari seakan-akan masuk angin,” tegas Ade nyong Nafis, salah satu orator aksi.
Adenyong menyebut, keterlambatan penanganan kasus ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di daerah. Ia mengingatkan, jika Kejari tidak segera bertindak, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum bisa semakin merosot.
Koordinator lapangan aksi BARAH, Ady Hj. Adam, juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini. Ia menilai Kejari tidak boleh diam, sebab perbuatan yang merugikan negara jelas merupakan tindak pidana korupsi yang harus diproses hukum.
,“Kami tidak akan berhenti bersuara sampai mantan komisioner KPU yang bertanggung jawab dipanggil dan diperiksa. Ini bukan hanya soal uang Rp500 juta, tapi soal integritas penyelenggara pemilu dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” tegas Ady.
Selain itu, BARAH juga menyerukan agar KPK segera turun tangan jika Kejari Halsel terus berlarut-larut dalam menangani kasus tersebut. Mereka menilai, dugaan korupsi ini sangat serius karena menyangkut penyelenggaraan pesta demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Aksi demonstrasi yang digelar pada hari kamis iti mendapat perhatian warga sekitar. Sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga untuk memastikan keamanan selama unjuk rasa berlangsung. Meski demikian, aksi berjalan damai dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap.
Dalam pernyataannya, BARAH kembali menegaskan lima poin tuntutan utama mereka, yakni:
1. Mendesak Kejari Halsel segera memanggil dan memeriksa mantan komisioner KPU Halsel yang diduga terlibat.
2. Mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Rp500 juta pembayaran jasa kuasa hukum Pilkada 2020.
3. Meminta Kejari membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus ini kepada publik.
4. Menyerukan kepada KPK RI agar mengawasi dan mengambil alih bila Kejari terbukti tidak serius.
5. Mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi.
Menutup aksi, Adenyong kembali menegaskan bahwa BARAH akan terus melakukan aksi lanjutan bila Kejari masih enggan mengambil langkah konkret.
,“Ini baru awal. Jika Kejari tidak juga bergerak, kami akan hadir dengan massa lebih besar, bahkan ke tingkat provinsi maupun pusat, untuk memastikan kasus ini tidak dibiarkan menguap begitu saja,” pungkasnya.
(Tim Red)









