
Halmahera Selatan //patroli86.com// – Setelah pernyataan sikap keras dari Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Asosiasi Laut dan Darat (ASLAT) terkait lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan, pihak CSR Harita Nickel Group akhirnya bergerak cepat menindaklanjuti tuntutan masyarakat Kawasi.
Pertemuan resmi digelar di ruang rapat CSR Harita Nickel pada Senin (6/10/2025) siang, dihadiri oleh tim hukum Pergerakan Hukum Advokasi Indonesia (PHAI) serta perwakilan BARAH dan ASLAT. Agenda utama membahas empat tuntutan pokok masyarakat terkait tanggung jawab sosial perusahaan di lingkar tambang Kawasi.
Empat tuntutan tersebut meliputi:
1. Pembangunan pelabuhan speedboat Kawasi yang representatif bagi warga,
2. Keadilan pembagian kuota penumpang speedboat antara warga dan karyawan perusahaan,
3. Kejelasan status kepemilikan pelabuhan penumpang Kawasi,
4. Pembukaan kembali ruang pemberdayaan masyarakat penerima manfaat Dana Bagi Hasil (DBH) Kawasi.
Dalam forum tersebut, Manager CSR Harita Nickel menyampaikan bahwa perusahaan telah meninjau langsung beberapa lokasi, termasuk pelabuhan dan jembatan penghubung yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.
,“Kami menerima seluruh masukan dari BARAH, ASLAT, dan PHAI sebagai mitra sosial. Terkait pelabuhan speedboat Kawasi, kami sudah menyiapkan rencana pembangunan yang akan dimulai setelah proses survei teknis selesai. Selain itu, kami juga akan memperjelas status jembatan dan ruko yang menjadi aset penting bagi warga,” ungkap Manager CSR Harita Nickel.
Ia menambahkan, Harita Nickel membuka ruang dialog terbuka dan berkelanjutan dengan organisasi masyarakat dan pemerintah daerah agar setiap program CSR benar-benar tepat sasaran.
,“Harita Nickel berkomitmen melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan. Soal ruko dan jembatan, kami akan melakukan verifikasi aset bersama pemerintah desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” ujarnya.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Kawasi, pihak CSR juga memberikan tanggapan positif atas dorongan masyarakat agar pengelolaan dana tersebut dilakukan secara mandiri oleh kelompok penerima manfaat.
,“Kami pada prinsipnya mendukung pengelolaan DBH oleh kelompok masyarakat, selama mekanisme dan tata kelolanya transparan serta terkoordinasi dengan pemerintah desa. Harita Nickel siap memberikan pendampingan teknis dan pelatihan agar program tersebut berkelanjutan dan produktif,” jelas Manager CSR.
Sementara itu, Ketua BARAH, Ady Hj. Adam, mengapresiasi respon cepat dari pihak CSR namun tetap menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan secara konkret.
,“Kami tidak butuh janji, tapi kerja nyata. Harita Nickel harus punya timeline dan mekanisme evaluasi yang bisa diakses publik, agar masyarakat tahu sejauh mana progresnya,” tegas Ady.
Sedangkan Ketua ASLAT, Yeheskel Siar, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal hasil pertemuan tersebut.
,“Kami akan mengawasi langsung implementasi kesepakatan. Masyarakat butuh kepastian — pelabuhan harus dibangun, status jembatan dan ruko harus jelas, dan pengelolaan DBH harus dikembalikan ke masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Dari pihak PHAI, pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang baik menuju hubungan yang lebih sehat antara perusahaan dan masyarakat.
,“Kami menilai respon CSR Harita Nickel ini positif, tapi kami tetap menekankan pentingnya aksi nyata dan transparansi dalam pelaksanaan,” tutur perwakilan PHAI.
Dengan adanya komitmen ini, masyarakat Kawasi berharap Harita Nickel Group dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan tambang nasional yang hadir bukan hanya untuk menambang, tetapi juga untuk memberdayakan dan menjaga kesejahterakan masyarakat lingkar tambang.
(Tim Red)









