Tanah Bumbu – patroli86.com ,, Ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan tambang kembali mencuat di Kabupaten Tanah Bumbu. Warga menilai PT. Borneo Indo Bara (BIB) lebih memprioritaskan tenaga kerja dari luar daerah dibanding penduduk setempat dengan alasan “kurangnya keterampilan (non-skill)” dari masyarakat lokal.
Padahal, masyarakat menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. Bila benar penduduk lokal belum memiliki keterampilan memadai, seharusnya perusahaan turut berperan memberikan pelatihan kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 11 dan 12, yang menegaskan bahwa perusahaan wajib mengembangkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai kebutuhan pekerjaan.
Kalau memang warga lokal dianggap tidak memiliki skill, seharusnya perusahaan hadir untuk membimbing dan melatih, bukan malah menutup peluang kerja,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Sebamban, Sabtu (12/10).
Selain persoalan tenaga kerja, masyarakat juga menyoroti banyaknya hak-hak warga yang disebut belum diselesaikan oleh pihak manajemen PT. BIB. Hal ini memicu ketidakpuasan publik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang dinilai belum berjalan maksimal.
Tak hanya itu, kondisi Underpass milik PT. Borneo Indo Bara juga menuai kritik tajam. Akses jalan utama yang menghubungkan permukiman warga dengan area ekonomi itu kini rusak parah dan tidak terawat. Status kepemilikan underpass pun menjadi tanda tanya besar di masyarakat — apakah dikelola oleh Pemkab Tanah Bumbu atau oleh PT. BIB sendiri.
Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang milik BIB, kenapa tidak dirawat? Kalau milik pemerintah, ke mana dana pemeliharaan jalan itu?” keluh warga lainnya.
Kondisi jalan yang rusak tersebut membuat warga kesulitan mengakses pasar, sekolah, dan tempat kerja. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak perusahaan segera duduk bersama mencari solusi, bukan saling melempar tanggung jawab.
Masyarakat menegaskan, akses jalan itu merupakan urat nadi perekonomian warga setempat, dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang berkepentingan.
Jangan tunggu sampai warga melakukan aksi protes besar. Kami hanya menuntut hak kami atas pekerjaan, fasilitas, dan kesejahteraan,” pungkas seorang warga dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Borneo Indo Bara maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum memberikan keterangan resmi terkait dua persoalan utama tersebut — rekrutmen tenaga kerja dan perawatan underpass.
About the Author
