Halmahera Selatan // patroli86.com // —
Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) menyampaikan kritik tajam terhadap capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan reflektifnya, BARAH menilai agenda pemberantasan korupsi masih berhenti pada tataran wacana dan belum menyentuh akar masalah di daerah.
Ketua Umum BARAH, Ady Hi. Adam, menegaskan bahwa praktik korupsi di tingkat kabupaten dan desa merupakan sumber utama lambannya pembangunan serta turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, tanpa ketegasan pengawasan di daerah, komitmen nasional terhadap reformasi birokrasi hanya menjadi slogan politik tanpa bukti nyata.
,“Korupsi di daerah adalah wajah paling nyata dari kegagalan sistem pengawasan negara. Jika pemerintah ingin serius menegakkan reformasi, maka pembinaan dan kontrol terhadap birokrasi daerah harus menjadi prioritas utama,” ujar Ady dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).
Ady menilai lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi pengelolaan anggaran publik telah membuka ruang impunitas bagi pejabat daerah. Ia menyebut, hal itu menciptakan jurang ketidakadilan antara pemerintah pusat yang menyerukan antikorupsi dan kenyataan praktik penyalahgunaan di bawahnya.
,“Selama penyimpangan anggaran dibiarkan, maka jargon pemerintahan bersih dan tegas hanya akan menjadi retorika kosong,” tegasnya.
BARAH juga menyoroti masih rendahnya transparansi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
,“Dana publik harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Ketika pengelolaan tidak transparan, maka yang lahir bukan pemberdayaan, melainkan ketergantungan dan ketidakpercayaan rakyat,” tambah Ady.
Selain itu, BARAH mendesak KPK, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Polres Halmahera Selatan untuk lebih tegas menindak dugaan penyimpangan anggaran di daerah. Mereka menilai, lemahnya respons penegak hukum terhadap laporan masyarakat justru memperkuat kesan bahwa hukum berjalan tidak adil.
,“Penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas harus segera diakhiri. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa hukum bekerja secara independen, tanpa tekanan politik,” kritik Ady.
BARAH berharap momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi saat evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas reformasi birokrasi, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan membangun pemerintahan bersih ditentukan oleh konsistensi pengawasan dari pusat hingga akar pemerintahan terbawah.
,“Integritas pemerintahan tidak cukup dibangun lewat retorika di pusat, tetapi melalui tindakan nyata di daerah. Bila akar korupsi di bawah tidak dicabut, maka bangunan besar pemerintahan akan tetap rapuh,” pungkas Ady Hi. Adam.
(Tim Redaksi)
About the Author
