Halmahera Selatan // patroli86.com // — Ketegangan antara warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), dengan Pemerintah Desa memasuki tahap paling serius. Sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) telah menandatangani petisi untuk pindah domisili secara massal ke Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) apabila Pemerintah Kabupaten Halsel terus bersikap pasif dalam menuntaskan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2023–2025.
Permasalahan bermula sejak akhir Agustus 2025. Warga mempertanyakan penggunaan DD dan ADD yang dinilai tidak memiliki laporan pertanggungjawaban jelas. Berulang kali permintaan klarifikasi disampaikan kepada Pemerintah Desa, namun tidak mendapat jawaban.
,“Warga hanya ingin mengetahui secara transparan bagaimana anggaran desa digunakan,” ujar salah satu warga yang mengikuti aksi protes pertama.
Kekecewaan warga memuncak setelah kantor desa dipalang sebagai bentuk protes. Palang tersebut menyebabkan seluruh pelayanan administrasi terhenti. Warga menyatakan palang hanya akan dibuka jika audit dilakukan secara transparan.
Komisi I DPRD Halsel bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang turun ke lokasi pada 27 September 2025 sempat berjanji memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh. Warga akhirnya membuka palang sementara sebagai bentuk itikad baik.
Pada 21 September 2025, Inspektorat melakukan audit di Desa Saketa. Namun audit tersebut berlangsung tertutup tanpa melibatkan perwakilan warga. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaktransparanan.
Keesokan harinya, warga semakin gelisah setelah beredar informasi mengenai pertemuan malam hari antara auditor dan Kepala Desa, yang disebut-sebut tidak sesuai prosedur. Dugaan tersebut membuat warga kembali menutup kantor desa dan menolak kehadiran tim audit.
Hingga saat ini, hasil audit Inspektorat belum pernah diumumkan kepada publik.
Ratusan warga Saketa kemudian menggelar aksi demonstrasi di Kantor Inspektorat dan Kantor Bupati Halsel pada 13 November 2025. Dalam aksi tersebut, warga menilai pemerintah gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa.
,“Kami menunggu kejelasan. Audit tidak ada, sanksi tidak ada, tindak lanjut hukum pun tidak ada,” ujar Aldi, koordinator aksi.
Aksi berlangsung hingga sore, namun Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba tidak hadir untuk memberikan keterangan kepada warga.
Pada 16 November 2025, Bupati Halsel hadir di Gane Barat untuk kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Balitata. Namun kedatangan tersebut tidak terkait dengan konflik di Saketa.
Warga menilai pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka hadapi
(Tim Red)
About the Author
