
Patroli86.com ,, Bukan sekadar pelanggaran hukum pertambangan, tetapi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap arahan pembangunan daerah. Isu ini kerap luput dari perhatian publik karena terjadi jauh dari pusat kota,tersembunyi di balik izin galian C, serta dibungkus jargon “investasi”
dan “pembukaan lapangan kerja tampa izin yang pasti.
Padahal, bauksit merupakan sumber daya strategis nasional. Kalimantan Barat disebut memiliki cadangan hampir 1 miliar ton,yang seharusnya menjadi modal besar untuk membangun industri, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat
Namun yang terjadi justru sebaliknya: kekayaan alam digali secara ilegal, negara dan daerah kehilangan penerimaan,sementara kerusakan ditinggalkan untuk rakyat.hasilnya nol
Dampak pertama yang paling nyata adalah kebocoran pendapatan negara dan daerah. Tambang ilegal tidak membayar pajak,royalti, PNBP, maupun kewajiban lingkungan. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan infrastruktur desa hilang.
Kalimantan Barat tetap tertinggal meski tanahnya kaya menurut nya tapi tak ada bukti Kedua, kerusakan lingkungan memperlambat pembangunan jangka panjang.
Penambangan bauksit tanpa standar reklamasi merusak hutan, mencemari sungai, dan menghancurkan lahan pertanian.
Dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga ekonomi: petani kehilangan hasil panen,nelayan sungai kehilangan sumber penghidupan, dan pemerintah dipaksa mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan banjir dan kerusakan alam.
Ketiga, infrastruktur publik menjadi korban. Jalan desa dan kabupaten rusak akibat lalu lintas alat berat dan truk tambang,
sementara biaya perbaikannya ditanggung APBD. Negara membayar kerusakan,pelaku menikmati keuntungan. Ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam pembangunan.
Keempat, iklim investasi sehat rusak. Ketika tambang ilegal dibiarkan atau diduga dilindungi oleh celah perizinan dan pembiaran aparat, investor yang patuh hukum enggan masuk. Yang tumbuh justru ekonomi gelap,
bukan industri berkelanjutan. Kalbar kehilangan kesempatan membangun hilirisasi dan lapangan kerja
sorotan publik tajam semuaorang
( TH )







