PONTIANAK – PATROLI 86.COM ,,
Aksi Aliansi Kalbar Menggugat tak hanya berlangsung di halaman Gedung DPRD Kalimantan Barat. Di dalam Ruang Rapat Paripurna, perwakilan puluhan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan langsung delapan poin tuntutan kepada pimpinan dewan, Kamis (26/2).
Massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kalbar Hj. Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Ir. H. Prabasa Anantatur, Wakil Ketua III Nofal Nofiendra, serta Ketua Fraksi PAN/Sekretaris Komisi I Zulfydar Zaidar Mochtar.
Aliansi yang terdiri dari FKBK Kalbar, FOMDA Kalbar, BEM SI Kalbar, BEM NUS Kalbar, BEM SEKA Kalbar, FKMPI, BEM PTMAI Zona II, AMAN Kalbar dan sejumlah perwakilan kampus lainnya itu menegaskan delapan tuntutan utama, mulai dari evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), reformasi Polri, hingga percepatan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Koordinator Wilayah BEM SI Kalimantan Barat, Syayid Zaki Alfaridzi, dalam penyampaiannya menilai pelaksanaan program MBG di era Presiden Prabowo Subianto belum berjalan optimal. Ia bahkan menyebut terdapat dugaan penyimpangan anggaran dalam distribusi makanan kepada pelajar.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan MBG ini, maka yang diperlukan adalah pengawasan dan transparansi kepada publik dalam pelaksanaannya,” ujarnya di hadapan pimpinan dewan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menempatkan tenaga ahli gizi di setiap dapur MBG agar kualitas makanan benar-benar terjamin.
Mereka menilai pengawasan ketat menjadi kunci agar siswa tidak dirugikan akibat kelalaian teknis maupun manajerial.
Selain itu, massa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit investigatif terhadap Satuan Tugas MBG untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan anggaran.
Tak hanya isu nasional, mahasiswa juga menyoroti persoalan daerah. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalbar meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara progresif serta memperbaiki pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di 14 kabupaten/kota.
Momentum satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar juga menjadi sorotan. Mahasiswa mengingatkan agar pembangunan tidak bersifat “Pontianak sentris”, melainkan merata hingga daerah perbatasan dan pedalaman.
Dalam forum tersebut, mahasiswa turut menyinggung pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp25,8 triliun terkait pertambangan ilegal di Kalbar oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri).
Mereka menilai hal itu menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya alam belum berjalan optimal dan perlu pengawasan lebih ketat.
Kami minta lembaga legislatif melaksanakan tupoksinya agar mengawasi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Baik dalam peningkatan IPM, kesehatan, maupun pengelolaan SDA,” tegas perwakilan mahasiswa lainnya.
Adapun delapan tuntutan resmi yang disampaikan Aliansi Kalbar Menggugat meliputi yakni Evaluasi total program MBG, Reformasi institusi Polri, Pengembalian pendidikan sebagai prioritas utama nasional, Peningkatan kesejahteraan guru, Audit investigatif terhadap Satgas MBG oleh BPK RI, Peningkatan IPM Kalbar secara progresif, Pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di Kalbar dan terakhir percepatan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Pimpinan DPRD Kalbar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji meneruskannya sesuai mekanisme kelembagaan.
Hingga aksi berakhir, situasi di dalam gedung berlangsung kondusif meski diwarnai pernyataan kritis dari mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Aksi dinyatakan selesai 1-2 menit menjelang azan magrib menggema tanda buka puasa umat muslim digelar. (den) (TH)
About the Author
