Patroli86.com – Nusa Tenggara Barat membutuhkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan siap mendukung dalam hal publikasi dan komunikasi.
Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dr Ahsanul Khalik, SSos, MH saat menerima kunjungan Tim Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) di kantor Dinas Kominfotik di Mataram (24/04/2026).
“Kami siap mendukung Badan Gizi Nasional yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi terkait MBG di NTB”, tegasnya.
Dikatakannya, program nasional MBG di NTB termasuk yang paling progresif dengan perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 700 dapur kini menjadi 1300 an dapur MBG.
Beberapa isu lokal seperti dikatakan mantan Ketua Satgas MBG NTB ini perihal penundaan (suspend) operasional ratusan dapur MBG menjadi strategi komunikasi untuk pesan pelayanan lebih baik. Adapun terkait isu keracunan dan menu yang tidak sesuai, persentase isu nya kecil sehingga dengan menjawab isu yang beredar saat golden time tak membuat informasinya liar di masyarakat.
Dirinya menambahkan, saat ini program MBG berjalan baik dengan beberapa rencana pemerintah provinsi untuk mendukung dengan mengintegrasikannya kedalam program lain seperti Koperasi Desa maupun program Pemprov lainnya.
Bahkan telah ada rencana untuk ekosistem pangan terkendali dengan peraturan Gubernur terkait kerjasama dengan UMKM lokal sebagai suplayer dapur MBG.
“Perlu juga untuk publikasi perkembangan SPPG setiap bulannya mulai dari serapan tenaga kerja, penerima manfaat dan mutu pelayanan lain dari SPPG yang ada”, terangnya. Dirinya meyakini, isu negatif seputar program MBG dapat ditangkal dengan informasi data yang tepat.
Sementara itu, perwakilan BGN mengatakan, lembaga ini tetap pada fokus pelayanan 3B untuk ibu hamil, menyusui dan balita serta penuntasan Stunting selain anak sekolah.
Dirinya menekankan pentingnya data yang lengkap dari Bupati dan Wali Kota agar akselerasi layanan bisa dilakukan secara maksimal. Isu krusial seperti stunting dan pernikahan usia dini juga menjadi sorotan tajam.
Ada keprihatinan mendalam mengenai kondisi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdampak saat program bantuan sempat terhenti sembari menggambarkan betapa vitalnya intervensi pemerintah bagi masyarakat miskin di NTB.
Di era informasi yang cepat, tambahnya, media sosial dan grup WhatsApp menjadi saluran utama penyebaran berita. Strategi yang diterapkan cukup lugas dengan komunikasi yang keras dan tegas, isu tidak dibiarkan liar melainkan langsung diklarifikasi di sumbernya.
“Lebih tegas lagi tentang suspend SPPG dari pimpinan karena mitra mulai menghitung profit yang hilang sehingga standar operasional dan kualitas layanan harus tetap terjaga”, ungkapnya.
Begitupula dengan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional. Lebih dari 30.000 sarjana direkrut sebagai ASN/PPPK untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengawal distribusi pangan bergizi, serta menjadi pemimpin di garda terdepan di tingkat lokal.
About the Author
