Halmahera selatan//Patroli86.com// – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Selatan menyoroti rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah kepulauan seperti Kabupaten Halmahera Selatan.
GMNI menilai bahwa setiap kebijakan penyesuaian harga BBM harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari tingginya biaya transportasi antarwilayah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga terbatasnya akses pelayanan dasar di sejumlah desa terpencil.
Ketua DPC GMNI Halmahera Selatan menegaskan bahwa kenaikan harga BBM tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi makro, melainkan harus dilihat dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
“Harga BBM memiliki pengaruh besar terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok. Ketika BBM naik, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil, nelayan, petani, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan,” tegas GMNI Halsel.
Menurut GMNI, karakteristik geografis Halmahera Selatan yang terdiri dari pulau-pulau dan wilayah yang berjauhan membuat biaya logistik sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Karena itu, kenaikan BBM berpotensi memicu kenaikan ongkos transportasi laut maupun darat yang pada akhirnya berdampak pada harga barang di pasar.
GMNI juga mengingatkan bahwa berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif.
Atas dasar itu, GMNI Halmahera Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk tidak bersikap pasif menghadapi situasi tersebut. Pemda harus segera mengambil langkah-langkah mitigasi guna mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
GMNI mendesak Pemkab Halmahera Selatan untuk:
.Melakukan pengawasan ketat terhadap harga kebutuhan pokok guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
.Mengaktifkan operasi pasar dan program stabilisasi harga apabila terjadi lonjakan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
.Memastikan distribusi BBM berjalan normal hingga ke wilayah kepulauan agar tidak terjadi kelangkaan yang memperburuk kondisi masyarakat.
.Membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait dampak kebijakan kenaikan BBM.
Menyusun langkah perlindungan bagi nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi rakyat yang paling terdampak oleh kenaikan biaya operasional.
GMNI menegaskan bahwa kritik ini bukan semata-mata untuk menyalahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak diikuti dengan langkah perlindungan yang memadai. Pemerintah daerah harus hadir, bekerja, dan menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat,” tegas GMNI.
Sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan dan ajaran Bung Karno, GMNI Halmahera Selatan akan terus mengawal perkembangan situasi ekonomi daerah serta mendorong lahirnya kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Negara dan pemerintah harus menjadi pelindung rakyat, bukan sekadar penonton ketika beban hidup masyarakat semakin berat.”
(Tim Red)
About the Author
