Halmahera selatan//Patroli86.com//– Kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan melalui Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Halmahera Selatan.
Ketua Bidang SDA-LH HMI Cabang Bacan, Afrisal Kasim, menilai dampak kenaikan harga BBM akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir, nelayan tradisional, petani, serta pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada transportasi laut dan distribusi logistik.
Menurutnya, sektor energi dan lingkungan hidup di wilayah kepulauan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Kenaikan harga BBM di tingkat nasional berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami memandang kebijakan ini tidak tepat diterapkan dalam kondisi saat ini. Di Halmahera Selatan, akses terhadap BBM bersubsidi masih sering mengalami kendala dan ketimpangan distribusi. Menaikkan harga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih hanya akan menambah beban masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan petani,” ujar Afrisal Kasim, Rabu (10/6/2026).
Selain berdampak pada sektor ekonomi, Afrisal juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang semakin berat berpotensi memicu meningkatnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali sebagai upaya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
“Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah, maka potensi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal atau tidak ramah lingkungan bisa semakin besar. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan di daerah kita,” tambahnya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, Bidang SDA-LH HMI Cabang Bacan menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
1.Mendesak Pemerintah Pusat Membatalkan Kenaikan Harga BBM demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan, pesisir, dan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada sektor transportasi dan distribusi energi.
2.Mendorong Audit Transparan Distribusi BBM Bersubsidi di Halmahera Selatan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan tidak terjadi penyelewengan distribusi yang merugikan masyarakat.
HMI Cabang Bacan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu energi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut juga menyatakan siap membangun konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil apabila aspirasi yang disampaikan tidak mendapat perhatian dari pihak pembuat kebijakan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan kebijakan energi nasional tidak mengorbankan kepentingan masyarakat kecil, khususnya warga Halmahera Selatan yang hidup di wilayah kepulauan,” tutup Afrisal.
(Tim Red)
About the Author
