Patroli 86.com ,, Pemerintah daerah bersama berbagai pihak resmi menyepakati delapan komitmen untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
Kesepakatan tersebut lahir dalam Rapat Koordinasi Gabungan Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi yang dipimpin Bupati Mempawah Erlina di Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Rabu (15 Juli 2026)
Pertemuan ini melibatkan Forkopimda, Pertamina, pemilik SPBU, Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah, unsur TNI-Polri, serta pihak terkait lainnya.
Dalam delapan komitmen yang disepakati, setiap pembelian solar subsidi wajib menggunakan QR Code MyPertamina yang sah dan sesuai dengan data kendaraan, serta didukung dokumen kendaraan yang masih berlaku. Pengisian juga harus mengikuti batas maksimal sesuai jenis kendaraan dan aturan yang berlaku.
Operator SPBU diwajibkan memeriksa kesesuaian QR Code, nomor polisi, dan jenis kendaraan sebelum melakukan pengisian. Jika terjadi pelanggaran, operator dapat dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian kerja.
Tak hanya operator, pemilik SPBU juga diminta bertanggung jawab atas penyalahgunaan distribusi di lingkungan usahanya. Sanksinya dapat berupa penghentian sementara penyaluran BBM bersubsidi, penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan
Dari sisi sopir, Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah berkomitmen tidak menyalahgunakan QR Code MyPertamina, tidak menggunakan tangki kendaraan yang dimodifikasi, serta tidak melakukan pengisian berulang yang bertentangan dengan aturan.
Pengawasan akan dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI dan Polri. Seluruh pihak juga sepakat mendukung proses penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Bupati Mempawah Erlina menegaskan, kesepakatan ini bukan sekadar seremoni. Pemerintah daerah juga mendorong penyempurnaan sistem digital, termasuk mekanisme barcode MyPertamina, serta meminta setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
Dengan delapan komitmen ini, distribusi solar bersubsidi di Mempawah diharapkan semakin tertib, transparan, adil, dan tepat sasaran.
informasikalbar
informasimempawah)Thomas dp kaperwil Kalbar)
About the Author
