SIDOARJO,, patroli 86.com ,, Jum’at 07 Agustus 2026 – Nama “Bjorka” pertama kali menggemparkan publik Indonesia pada September 2022 setelah mengklaim membocorkan data milik lembaga negara hingga surat-surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Merespons itu, Istana membentuk tim khusus lintas lembaga. Tiga tahun kemudian, identitas asli peretas 2022 itu masih belum terungkap dan penanganan kasusnya dinilai berjalan lambat.
Muncul Lewat Forum dan Medsos
Bjorka pertama kali muncul di forum `breached.to`, akun Twitter @bjorkanism, dan Telegram pada September 2022.
Klaim besar saat itu meliputi:
– Data SIM Card: 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang disebut berasal dari Kominfo
– Data KPU: 150 juta data kependudukan berisi NIK, KK, nama, tanggal lahir, dan alamat. Dijual $5.000 atau sekitar Rp74 juta
– Data PLN dan Indihome: Data pelanggan PLN dan 26 juta riwayat browsing pelanggan Indihome/Telkom
– Surat Kepresidenan: 679.180 dokumen surat periode 2019-2021, termasuk sampel surat dari BIN berlabel “rahasia”. Sebanyak 1 juta data diunggah sebagai bukti
– Data Pejabat: Data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate, Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Puan Maharani, Anies Baswedan, Tito Karnavian, Mahfud MD, dan lainnya
Tidak ada jejak aksi Bjorka sebelum 2022.
Tim Khusus Dibentuk 12 September 2022
Pada Senin, 12 September 2022, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka. Keputusannya: membentuk emergency response team atau tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk menelaah dugaan kebocoran data milik tokoh publik.
Anggota tim khusus:
– BSSN: Badan Siber dan Sandi Negara
– Kominfo: Kementerian Komunikasi dan Informatika
– Polri: Dit Tipidsiber Bareskrim Polri
– BIN: Badan Intelijen Negara
Rapat dihadiri Menkominfo Johnny G. Plate, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Wapres Ma’ruf Amin.
Pernyataan Resmi: Data Dinilai “Lama dan Umum”
Hasil sementara yang disampaikan pemerintah saat itu:
– Menkominfo: Data yang disebar “sudah umum, bukan data spesifik dan bukan data ter-update. Sebagian adalah data lama”
– BSSN: Melakukan penelusuran insiden, validasi data, dan koordinasi dengan penegak hukum. Menyebut “tidak ada sistem elektronik yang terganggu”
– BIN: Membantah dokumen rahasianya bocor. Menyatakan sistem “aman terkendali, terenkripsi berlapis, dan pakai samaran”
– Istana lewat Kasetpres Heru Budi Hartono: Membantah ada isi surat yang bocor dan menyatakan sistem kearsipan Istana aman
– Polri: Sudah masuk tim terpadu dan menunggu laporan resmi dari pihak yang dirugikan
Hingga kini pemerintah belum merinci kapan tim mulai bekerja penuh dan apa detail tugas fungsinya. Fokus yang ditekankan adalah penguatan keamanan siber nasional dan audit data di instansi pemerintah.
Klaim Susulan 2023 – 2025
Setelah gelombang 2022, nama Bjorka kembali muncul:
– 2023: Juli 2023 muncul dugaan kebocoran data paspor. Kemenkumham dan Kominfo menyatakan setelah dicek struktur datanya berbeda dengan data di PDN
– 2025: Februari 2025 akun @bjorkanesiaaa mengaku meretas 4,9 juta data nasabah bank swasta. Pada 23 September 2025, Polda Metro Jaya menangkap WFT, 22 tahun asal Minahasa, terkait kasus ini. Beberapa hari setelahnya, akun @bjorkanism muncul dan merilis data 341 ribu anggota Polri
Sampai awal Agustus 2026, belum ada laporan resmi aksi baru besar dari “Bjorka”. Polisi masih menelusuri akun-akun baru yang mengaku Bjorka, termasuk yang mengklaim membocorkan data Badan Gizi Nasional.
Kenapa Tindak Lanjut Kesannya Jalan di Tempat?
Dari data hingga 2026, ada 3 alasan utama:
1. Sulit membuktikan siapa “Bjorka asli 2022”
Polisi baru bisa memproses jika ada bukti digital jelas dan laporan korban. Kasus yang diproses baru yang 2025: pemerasan + pembobolan data bank oleh WFT. Polisi sendiri masih mendalami apakah WFT sama dengan Bjorka 2022 atau peniru. Mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun menyebut Bjorka asli masih bebas dan tidak di Indonesia. Kata Polda Metro: “everybody can be anybody di internet”.
2. Pemerintah menilai sebagian data “lama/umum”
Karena dinilai bukan data baru dan spesifik, prioritas penegakan hukum diarahkan ke kasus yang ada korban melapor dan kerugian nyata, seperti kasus bank 2025.
3. Modus ganti-ganti identitas di dark web
WFT mengaku pakai nama Bjorka sejak 2020, lalu ganti jadi SkyWave, Shint Hunter, Oposite6890. Setelah WFT ditangkap, muncul lagi akun baru yang klaim “I’m still FREE”. Ini membuat pelacakan makin panjang.
Total Klaim dan Status Hukum
Jika dihitung dari jejak publik, ada minimal 9 gelombang klaim besar dari 2022-2025. Jumlah pastinya sulit dipastikan karena sebagian data dijual di dark web dan banyak akun peniru. Polisi mencatat WFT juga aktif menjual data perbankan, kesehatan, dan perusahaan swasta.
Status hukum terbaru: WFT dijerat UU ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan sudah ditahan. Namun polisi menegaskan masih mendalami apakah dia sama dengan Bjorka yang membocorkan data 2022-2023.
Singkatnya, menurut pemerintah, Masih tidak jelas “tidak ada tindak lanjut”. Proses hukum baru berjalan pada kasus yang ada laporan resmi dan bukti kuat. Untuk klaim 2022 soal surat Istana, KPU, dan SIM card, statusnya masih “penelusuran dan validasi”.
About the Author
