KEBUMEN,, PATROLI 86.COM ,, 26 Agustus 2026 – Dugaan pelanggaran tata niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kian meluas dan serius. Sorotan utama tertuju pada SPBU Pertamina kode 43.543.15 yang beralamat lengkap di Jalan Depok, Kelurahan Jabres (Depok), Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54362.
Jika sebelumnya terungkap dugaan pelayanan tidak wajar terhadap kendaraan tertentu, kini muncul fakta tambahan yang memperkuat indikasi adanya jaringan terstruktur: terdapat dugaan kuat keberadaan gudang penampungan atau penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar yang beroperasi di lingkup pengawasan atau terkait langsung dengan aktivitas di lokasi tersebut.
Rangkaian Fakta Mengerucut ke Satu Jaringan
Berdasarkan penelusuran lapangan dan keterangan saksi yang dihimpun awak media, benang merah pelanggaran tampak jelas:
Pengisian Kendaraan Mencurigakan: Sopir kendaraan jenis Panter berpelat merah yang berinisial HN mengakui bahwa kendaraan tersebut tercatat atas nama TR, namun kendali serta seluruh operasionalnya berada di tangan pihak berinisial DY.
Dugaan Keterlibatan Oknum: Keterangan paling krusial menegaskan bahwa DY diduga merupakan oknum kepolisian. Hal ini menimbulkan kecurigaan mendalam adanya perlindungan bagi praktik ilegal yang merugikan negara.
Indikasi Penimbunan Solar: Lebih dari sekadar pelanggaran pengisian, tim media menerima laporan terpercaya bahwa di sekitar wilayah operasional maupun jangkauan distribusi SPBU 43.543.15, tersembunyi fasilitas gudang yang diduga berfungsi menampung stok Solar bersubsidi dalam jumlah besar. BBM tersebut disinyalir dialihkan dari jalur resmi untuk disalurkan kembali secara gelap, sehingga merampas hak masyarakat yang berhak menerimanya dengan harga terjangkau.
Kombinasi dugaan pelayanan istimewa kepada pihak berindikasi khusus dan praktik penimbunan stok vital negara ini memicu kemarahan publik dan mendesak langkah hukum tegas:
Aparat Penegak Hukum diminta segera membuka penyelidikan mendalam, tidak hanya terbatas pada transaksi pengisian, tetapi juga menelusuri jejak keberadaan gudang penimbunan Solar bersubsidi tersebut. Seluruh pihak—mulai dari pengelola SPBU, jaringan distribusi, hingga oknum yang diduga terlibat—harus diproses sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan turunannya.
Pertamina Pusat dan BPH Migas dituntut melakukan audit integritas total. Pemeriksaan rekaman CCTV SPBU, buku administrasi, serta kesesuaian volume penyaluran dan realisasi penjualan harus dilakukan secara transparan. Lebih lanjut, kedua lembaga ini wajib menindaklanjuti laporan dugaan fasilitas penimbunan tersembunyi tersebut dan menjatuhkan sanksi pencabutan izin serta denda maksimal jika terbukti ada kelalaian atau keterlibatan pihak pengelola.
Keberadaan gudang penimbunan semakin menguatkan dugaan bahwa SPBU 43.543.15 tidak sekadar melakukan kesalahan prosedur, melainkan berpotensi menjadi ujung tombak jaringan yang menguras kas negara dan mengganggu stabilitas pasokan energi di wilayah Kebumen sekitarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen SPBU maupun aparat terkait. Redaksi Patroli86 akan terus memantau perkembangan penyidikan dan menuntut keadilan bagi warga yang haknya terampas akibat praktik mafia BBM ini.
About the Author
