*MATARAM, NTB | http://Patroli86.com* – Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektoral guna menekan angka pengangguran dan memberdayakan masyarakat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar rapat koordinasi Tim Pokja guna membahas serta menyempurnakan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Kegiatan strategis yang mempertemukan unsur kepolisian dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB ini dilangsungkan di Ruangan Subdit Satpam/Polsus Ditbinmas Polda NTB, Rabu (4/11/2026) mulai pukul 09.00 WITA.
*Dihadiri Pejabat Polda NTB dan Pemprov NTB*
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Dirbinmas Polda NTB Kombes Pol. Sudartomo, S.I.K., M.Si., Kasubdit Binsatpam/Polsus Ditbinmas Polda NTB, serta unsur perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Roops Polda NTB, Bidkum Polda NTB, serta Setum Polda NTB.
Kehadiran lintas instansi tersebut menunjukkan keseriusan Polda NTB dan Pemprov NTB dalam merumuskan payung hukum yang kuat agar program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya menjadi program seremonial, tetapi benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
*POLIRAN Wujud Nyata Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat*
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyusunan PKS ini merupakan langkah konkret kepolisian dalam menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya penyediaan ruang kerja dan pembinaan ketenagakerjaan.
“Program POLIRAN merupakan wujud nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui sinergi yang erat dengan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait, kami bertekad merumuskan payung hukum yang kuat agar program pemberdayaan ini dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat luas,” ujar Kombes Pol. Mohammad Kholid.
Program POLIRAN sendiri digagas sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan di Provinsi NTB. Melalui program ini, Polri bersama pemerintah daerah akan memberikan pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, pendampingan kerja, hingga penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, khususnya para pemuda dan kelompok rentan.
*Dirbinmas Tekankan Kesamaan Persepsi dan Kepastian Hukum*
Sementara itu, dalam arahannya saat memimpin jalannya rapat, Dirbinmas Polda NTB Kombes Pol. Sudartomo, S.I.K., M.Si., memberikan penekanan penting terkait esensi kolaborasi dan ketepatan regulasi dalam pelaksanaan program jangka panjang ini.
“Kami menekankan agar seluruh Tim Pokja dan instansi terkait memiliki kesamaan persepsi yang utuh. Setiap pasal dan mekanisme dalam draft PKS ini harus diselaraskan secara cermat dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah yang berlaku. Tujuannya agar kerja sama ini memiliki landasan yang kuat, akuntabel, dan berkesinambungan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Bumi Gora,” tegas Kombes Pol. Sudartomo.
*Bedah Pasal Demi Pasal Hingga Rampung*
Rangkaian kegiatan rapat koordinasi tersebut diisi dengan paparan, sesi diskusi mendalam, serta penelaahan pasal demi pasal terhadap substansi draft kerja sama.
Setiap instansi memberikan masukan konstruktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari aspek hukum, aspek pemerintahan, hingga aspek teknis ketenagakerjaan.
Melalui proses penyempurnaan yang cermat ini, diharapkan draft PKS Program POLIRAN segera rampung dan dapat segera ditandatangani, sehingga menjadi landasan operasional yang kokoh bagi implementasi Program POLIRAN ke depan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan NTB yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.
About the Author
