Halmahera Selatan//Patroli86.com// – Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menyiapkan aksi damai untuk mendesak penyelesaian laporan dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat.
Rencana aksi tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan Nomor: 026/EKS/GPM-HS/X/2026 yang ditujukan kepada Kapolres Halmahera Selatan.
Dalam surat itu, GPM menjelaskan bahwa aksi dilakukan karena mereka menilai laporan pengaduan Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) terkait dugaan PETI dan dugaan pungutan liar (pungli) yang berkaitan dengan Pemerintah Desa Manatahan belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Sebelumnya, KP2R telah menyampaikan laporan Nomor: 005/KP2R.BGG/X/2026 pada 28 September 2026 kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut dilengkapi bukti awal berupa foto dan nota hasil material di lokasi rental (tong) di Desa Manatahan.
GPM menilai laporan masyarakat tersebut harus ditindaklanjuti secara serius. Mereka meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Berdasarkan surat pemberitahuan, aksi damai dijadwalkan pada 10 November 2026, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai. Massa aksi akan berkumpul di depan Kedai Palm, Tomori, kemudian bergerak menuju Polres Halmahera Selatan, DPRD Halmahera Selatan, dan Kantor Bupati.
Dalam aksi tersebut, GPM menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak Bupati Halmahera Selatan mengambil tindakan terhadap Kepala Desa Manatahan, termasuk meminta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya.
Kedua, mendesak Kapolri mencopot Kapolres Halmahera Selatan sebagai bentuk evaluasi terhadap penanganan laporan dugaan PETI di Desa Manatahan.
Ketiga, meminta agar dua anggota DPRD Halmahera Selatan yang diduga mengetahui aktivitas PETI di Desa Manatahan dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.
Keempat, mendesak Komisi I DPRD Halmahera Selatan menelusuri dugaan pungli, sementara Komisi II diminta mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum agar kasus tersebut ditangani secara adil dan transparan.
Melalui aksi ini, GPM ingin memastikan laporan dugaan PETI di Desa Manatahan tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Mereka juga meminta agar semua pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut diperiksa sesuai ketentuan hukum.
GPM berharap Bupati, DPRD, dan aparat penegak hukum tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian hukum serta penanganan yang terbuka dan tidak tebang pilih.
Hingga berita ini diterbitkan, tuntutan tersebut masih merupakan sikap dan desakan GPM. Dugaan pelanggaran maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
(Tim Red).
About the Author
