SELONG, LOMBOK TIMUR | http://Patroli86.com – Kasus perceraian di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mencatatkan tren kenaikan yang sangat signifikan sepanjang tahun 2026. Baru berjalan sembilan bulan, jumlah perkara perceraian yang masuk telah melampaui total kasus sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Pengadilan Agama (PA) Selong hingga 30 September 2026, jumlah perkara perceraian yang terdaftar telah mencapai 1.527 kasus. Angka ini secara resmi telah melampaui akumulasi total kasus perceraian sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 1.514 perkara.
Lonjakan yang terjadi dalam kurun waktu sembilan bulan ini menegaskan adanya dinamika sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun keluarga itu sendiri.
Dominasi Cerai Gugat, Istri Lebih Banyak Menggugat
Dari total 1.527 perkara yang terdaftar di PA Selong, mayoritas perkara diinisiasi oleh pihak istri.
Tercatat sebanyak 1.212 perkara merupakan Cerai Gugat, yakni gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Sementara itu, perkara Cerai Talak atau permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami berjumlah 315 perkara.
Perbandingan yang sangat timpang ini menunjukkan bahwa perempuan di Lombok Timur kini semakin berani mengambil sikap untuk keluar dari rumah tangga yang dinilai sudah tidak lagi memberikan rasa aman dan keadilan.
Pihak Pengadilan Agama Selong mengonfirmasi bahwa pemicu utama dari tingginya angka keretakan rumah tangga di Lombok Timur didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.
Selain itu, tingginya intensitas salah satu pihak yang meninggalkan pasangan dalam waktu lama tanpa kabar juga menjadi alasan hukum yang paling sering diajukan di persidangan. Banyak suami yang merantau dan tidak lagi memberikan nafkah maupun kabar, sehingga istri memilih menggugat cerai.
Faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga campur tangan pihak ketiga juga turut memperkeruh kondisi rumah tangga.
Fenomena perceraian di Lombok Timur tahun ini juga diwarnai dengan tingginya permohonan kumulasi isbat nikah (pengesahan nikah sekaligus gugatan cerai).
Praktik pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang masih marak terjadi di tengah masyarakat menjadi hambatan besar dalam pemenuhan hak-hak hukum pasca-perceraian.
Ketiadaan dokumen pernikahan yang sah secara negara mempersulit proses hukum, terutama dalam menuntut hak asuh anak, pembagian harta bersama (gono-gini), serta pemenuhan kewajiban nafkah dari mantan suami kepada perempuan dan anak-anak yang terdampak.
Banyak perempuan yang menikah siri akhirnya kesulitan memperjuangkan haknya karena secara hukum negara, pernikahan mereka tidak tercatat.
Pengadilan Agama Selong terus berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sekaligus mengimbau masyarakat untuk lebih tertib mencatatkan pernikahan secara resmi demi melindungi masa depan keluarga, istri, dan anak.
Pengadilan Agama Selong mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, KUA, tokoh agama, hingga keluarga besar, untuk bersama-sama melakukan pembinaan keluarga dan pencegahan perceraian sejak dini.
Mediasi, bimbingan perkawinan, dan edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terus melonjak setiap tahunnya.
Pengadilan Agama Selong adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas memproses dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi masyarakat muslim di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, termasuk di antaranya perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah.
Kontak Media:
Humas Pengadilan Agama Selong
Jl. Jenderal Achmad Yani No. 4, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Website: http://pa-selong.go.id
About the Author
