Halmahera Selatan//Patroli86.com// – Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyoroti belum adanya kejelasan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan mantan Kepala Desa Indong dan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Mandioli Utara.
Harmain mempertanyakan konsistensi Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dalam menindaklanjuti dugaan kasus tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh GPM, mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya, sementara status penanganan terhadap seorang PPPK yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang sama belum diketahui secara jelas.
“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun, terhadap PPPK di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut maupun sanksi. Kami mempertanyakan sejauh mana proses penanganannya,” ujar Harmain, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, apabila dugaan pelanggaran tersebut melibatkan aparatur pemerintahan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan ketentuan hukum dan disiplin kepegawaian yang berlaku.
Ia menegaskan, jabatan sebagai aparatur pemerintah melekat dengan tanggung jawab moral dan profesional. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang bersangkutan.
“Pejabat publik harus menjaga integritas dan standar etika. Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan pelanggaran tersebut telah diperiksa atau belum. Jangan sampai muncul kesan bahwa penegakan aturan hanya berlaku terhadap pihak tertentu,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, GPM meminta Pemerintah Daerah Halmahera Selatan melalui instansi yang membidangi kepegawaian untuk memberikan penjelasan mengenai status pemeriksaan terhadap PPPK yang dimaksud.
Jika pemeriksaan telah dilakukan, GPM meminta agar perkembangan dan hasilnya disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Sebaliknya, apabila belum ada pemeriksaan, pemerintah daerah diharapkan menjelaskan alasan serta langkah yang akan ditempuh.
Harmain juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi seseorang sebelum adanya keputusan dari pihak berwenang. Namun, kepastian proses dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa melalui proses yang sah. Jika tidak terbukti melakukan pelanggaran, nama yang bersangkutan harus dipulihkan. Namun, apabila terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan. Yang kami tuntut adalah kepastian, transparansi, dan keadilan,” ungkapnya.
Secara regulasi, manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengelolaan, kewajiban, serta penegakan disiplin terhadap PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
GPM berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan. Penanganan yang transparan dan proporsional dinilai penting untuk menjaga wibawa pemerintahan serta kepercayaan masyarakat terhadap penerapan aturan kepegawaian.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa ada perbedaan perlakuan dalam penegakan aturan. Semua pihak harus mendapatkan proses pemeriksaan yang adil, objektif, dan sesuai ketentuan,” tutup Harmain.
(Tim Red)
About the Author
