Halmahera Selatan//Patroli86.com// – Pengelolaan Dana Desa (DD) Bumi Rahmat, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi sorotan menyusul keluhan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Kepala Desa Ismail Abubakar yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah warga.
Persoalan tersebut memunculkan dugaan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa anggaran negara yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa justru berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menanggapi kondisi tersebut, Lembaga Swadaya Masyarak,kalesang anak negeri (LSM-KANe) Maluku Utara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan Dana Desa Bumi Rahmat.
LSM-KANe Malut meminta APH tidak hanya menunggu adanya laporan resmi, tetapi juga melakukan langkah penelusuran dan pemeriksaan apabila terdapat informasi awal maupun bukti yang mengindikasikan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa tersebut.
Menurut keluhan masyarakat, sejumlah kebijakan Kepala Desa Ismail Abubakar dinilai perlu dievaluasi karena dianggap belum mencerminkan prinsip keterbukaan dan keberpihakan terhadap kepentingan umum.
Padahal, Dana Desa merupakan instrumen keuangan negara yang memiliki tujuan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pemerataan kesejahteraan warga desa.
Karena itu, pengelolaannya wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain APH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan juga diharapkan segera melakukan evaluasi dan audit terhadap tata kelola Dana Desa Bumi Rahmat apabila ditemukan dasar yang memadai.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, serta apakah realisasi anggarannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah publik, bukan ruang untuk membangun dominasi kepentingan pribadi atau kelompok. Dana Desa pun bukan anggaran yang dapat dikelola berdasarkan kehendak sepihak, melainkan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas keluhan, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pemeriksaan yang objektif. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Desa Bumi Rahmat, Ismail Abubakar, maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan serta pengelolaan Dana Desa yang dipersoalkan masyarakat.
(Tim Red)
About the Author
