
PALU – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Rizal Irawan membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Polda Sulteng Tahun 2026 di Hotel Grand Syah, Kota Palu, Senin (16/11/2026).
Rakernis tersebut digelar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, sekaligus memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas penyidik dalam mendukung 8 Program Quick Wins Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa dan sejumlah pejabat utama Polda Sulteng. Dalam arahannya, Kapolda Sulteng Irjen Rizal Irawan menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyidikan, evaluasi tunggakan perkara, serta penanganan permohonan praperadilan secara profesional dan sesuai prosedur.
Kapolda juga meminta seluruh penyidik meningkatkan kompetensi, khususnya dalam memahami KUHP dan KUHAP baru serta menerapkan metode Scientific Crime Investigation.
“Pembuktian perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Irjen Rizal Irawan.
Selain itu, Kapolda menginstruksikan penguatan penindakan terhadap kejahatan prioritas, mulai dari jaringan narkotika, pertambangan ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, judi online, penipuan digital hingga tindak pidana konvensional yang meresahkan masyarakat.
Irjen Rizal Irawan turut mengingatkan agar seluruh personel Reserse menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan liar, rekayasa perkara maupun tindakan penyidik yang bertentangan dengan hukum.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, Rakernis tersebut menghasilkan sejumlah arahan strategis yang harus segera ditindaklanjuti.
Di antaranya audit tunggakan perkara dan evaluasi praperadilan dalam 14 hari, pemetaan kejahatan dalam 30 hari, serta peningkatan kompetensi dan pengendalian kualitas penyidikan.
“Melalui Rakernis ini, diharapkan seluruh jajaran Reserse memiliki kesamaan persepsi dan komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pelayanan hukum harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” tutupnya.
(FITRI)







