Halmahera Selatan//Patroli86.com// – Ketidakhadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam dialog memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Laskar Pemuda Makayoa pada Rabu (28/10/2026), menuai kritik dari kalangan pemuda.
Ketua Laskar Pemuda Makayoa menyayangkan ketidakhadiran unsur legislatif dan pemerintah daerah dalam forum tersebut. Menurutnya, absennya para pemangku kebijakan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka dalam membuka ruang komunikasi serta mendengarkan aspirasi generasi muda.
Ia menegaskan, dialog tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, melainkan menjadi ruang bagi kaum muda untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan terkait berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, lanjutnya, semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan generasi muda. Melalui dialog terbuka, berbagai gagasan dan persoalan daerah diharapkan dapat dibahas bersama guna mendorong pembangunan yang lebih baik.
Ketidakhadiran DPRD dan Pemda Halsel dalam kegiatan itu pun dinilai sebagai kesempatan yang terlewatkan untuk mendengar secara langsung aspirasi pemuda. Padahal, keterlibatan para pemangku kebijakan dinilai penting agar gagasan yang disampaikan tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Ketua Laskar Pemuda Makayoa menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, ketika ruang dialog telah disiapkan oleh kalangan pemuda, respons dari pemerintah daerah dan DPRD menjadi hal penting untuk menunjukkan keterbukaan terhadap kritik serta masukan masyarakat.
“Momentum Sumpah Pemuda seharusnya menjadi kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk duduk bersama pemuda, mendengarkan aspirasi, serta membahas persoalan daerah. Kalau forum dialog seperti ini saja tidak dihadiri, tentu kami mempertanyakan keseriusan dan kepedulian mereka terhadap suara pemuda,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial atau pada momentum tertentu, tetapi turut diberikan ruang dalam proses komunikasi dan pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau undangan dialog dari pemuda saja tidak dihadiri, lalu bagaimana kami bisa menilai keseriusan DPRD dan pemerintah daerah dalam mendengar aspirasi generasi muda? Jangan sampai pemuda hanya dibutuhkan saat momentum tertentu, tetapi ketika ingin berdialog, justru tidak mendapat perhatian,” tegasnya.
Laskar Pemuda Makayoa berharap DPRD dan Pemda Halsel dapat lebih terbuka terhadap ruang dialog yang diinisiasi generasi muda. Kehadiran dan partisipasi para pemangku kebijakan dalam forum semacam itu dinilai penting untuk membangun komunikasi yang konstruktif serta memperkuat keterlibatan pemuda dalam mendorong kemajuan daerah.
(Tim Red)
About the Author
