JAKARTA — Menjelang pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, polemik dualisme kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada proses penerbitan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU) Kementerian Hukum RI yang dipersoalkan Majelis Tinggi Dewan Pendiri (MTDP).
Melalui gugatan perkara Nomor 215/G/2026/PTUN.JKT, MTDP yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Fanni Aminadia, S.E., M.M., menggugat Kementerian Hukum RI sebagai tergugat, dengan Arsyad Canu dan pihak terkait sebagai Tergugat II Intervensi.
MTDP menegaskan bahwa gugatan tersebut bukan semata-mata mempermasalahkan siapa yang berhak menduduki jabatan Ketua Umum Laskar Merah Putih. Persoalan utamanya adalah menguji keabsahan prosedur administrasi dan mekanisme penerbitan SK AHU yang menjadi objek sengketa.
Fanni Aminadia menjelaskan, pihaknya ingin memastikan setiap keputusan administrasi negara diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum, dokumen yang sah, serta mekanisme organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Organisasi bukan perkara suka atau tidak suka. Bukan pula sekadar perebutan jabatan Ketua Umum. Ini menyangkut tanggung jawab moral untuk mengembalikan Laskar Merah Putih kepada sejarah pendirian, AD/ART, dan cita-cita organisasi,” ujar Fanni.
PENERBITAN SK AHU KURANG DARI 24 JAM DIPERTANYAKAN
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian MTDP adalah penerbitan SK AHU yang menurut pihak penggugat berlangsung kurang dari 24 jam.
MTDP mempertanyakan bagaimana proses verifikasi administrasi dilakukan, termasuk pemeriksaan dokumen kepengurusan, akta notaris, AD/ART, serta kemungkinan adanya dokumen atau keputusan sebelumnya yang masih berlaku.
Menurut Fanni, dalam proses persidangan pihaknya telah mempersoalkan keberadaan dua persyaratan penting, yakni surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau perkara di pengadilan serta dasar persetujuan Menteri Hukum.
MTDP menyatakan dokumen yang dipersoalkan tersebut belum dapat ditunjukkan dalam persidangan sebagaimana yang mereka harapkan.
Namun, persoalan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti, dokumen administrasi, keterangan para pihak, dan pertimbangan majelis hakim.
Secara hukum, penerbitan keputusan dalam waktu kurang dari 24 jam tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Yang harus diuji adalah apakah seluruh persyaratan, tahapan verifikasi, dan kewenangan pejabat penerbit telah dipenuhi.
UU ORMAS MENGATUR MEKANISME KEPENGURUSAN
Dalam perspektif hukum, keberadaan dan tata kelola organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan persoalan LMP antara lain Pasal 29 UU Ormas
Kepengurusan organisasi di setiap tingkatan dipilih melalui musyawarah dan mufakat Pasal 30 UU Ormas
Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, kewenangan, serta pembagian tugas diatur dalam AD dan/atau ART.
Pasal 35 UU Ormas Setiap Ormas yang berbadan hukum maupun terdaftar wajib memiliki AD/ART yang mengatur kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, penyelesaian sengketa, dan pengawasan internal Pasal 36 UU Ormas
Perubahan AD/ART harus dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi.
Artinya, perubahan struktur maupun aturan organisasi tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kehendak pribadi seseorang apabila AD/ART mensyaratkan keputusan melalui forum organisasi.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan penting untuk menguji keabsahan proses perubahan kepengurusan LMP.
ATURAN PENERBITAN SK AHU JUGA HARUS DIPATUHI
Selain UU Ormas, penerbitan pengesahan badan hukum perkumpulan saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025.
Peraturan tersebut berlaku sejak 28 Mei 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya.
Ada beberapa ketentuan penting yang relevan Pasal 12: Permohonan pengesahan perkumpulan harus dilengkapi dokumen, termasuk akta pendirian, daftar anggota yang memiliki hak suara, program kerja, sumber pendanaan, serta surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau perkara di pengadilan.
Pasal 14 Permohonan pengesahan badan hukum diverifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari.
Pasal 15: Apabila permohonan disetujui, Menteri menerbitkan keputusan pengesahan perkumpulan secara elektronik Pasal 17: Perubahan AD harus memperoleh persetujuan Menteri.
Pasal 18: Perubahan AD yang diputuskan di luar rapat anggota harus dinyatakan dalam akta notaris.
Dengan demikian, penerbitan SK AHU harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku Perlu digarisbawahi, batas waktu 14 hari dalam peraturan tersebut merupakan batas waktu paling lama, bukan waktu minimum.
Karena itu, cepatnya penerbitan keputusan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Yang perlu diperiksa adalah kelengkapan dan kebenaran prosesnya.
MTDP KLAIM 11 DARI 12 DEWAN PENDIRI TELAH BERSATU
Dalam keterangannya, Ketua Dewan Pendiri Hafeez Zul menyampaikan bahwa MTDP telah mengambil langkah pembenahan organisasi melalui rapat pleno.
Ia menyebut penunjukan Ketua dan Sekretaris Dewan Pendiri harus mengacu pada akta pendirian serta mekanisme internal organisasi.
Menurut Hafeez, penunjukan Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Dewan Pendiri tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendiri Panjang Tarigan menyampaikan bahwa 11 dari 12 anggota MTDP yang masih hidup telah menyatakan sikap untuk bersatu dan kembali kepada Akta Pendirian Tintin tahun 2014.
Ia juga menyebut bahwa pada Oktober 2025 telah dilaksanakan rapat pleno MTDP yang menetapkan Fanni Aminadia sebagai Plt. Ketua Umum.
Seluruh keterangan tersebut merupakan posisi dan klaim MTDP yang harus diuji berdasarkan akta notaris, AD/ART, berita acara rapat, daftar peserta, kuorum, serta dokumen organisasi lainnya.
DUA SK AHU DALAM SATU TAHUN JADI SOROTAN
Persoalan lain yang dipertanyakan MTDP adalah keberadaan dua SK AHU untuk organisasi yang sama pada tahun 2025.
Menurut keterangan Fanni, pihaknya mempersoalkan penerbitan SK AHU tanggal 14 Januari 2025 dan SK AHU November 2025 yang disebut terbit tanpa terlebih dahulu mencabut atau membatalkan keputusan sebelumnya.
MTDP mempertanyakan dasar administrasi dan mekanisme penerbitan SK AHU November 2025, termasuk forum organisasi yang menjadi dasar perubahan kepengurusan.
“Kalau memang AD/ART sudah diubah, harus jelas siapa yang berwenang mengubahnya, melalui forum apa, bagaimana mekanismenya, dan apakah sudah sesuai dengan AD/ART sebelumnya,” ungkap Fanni.
Secara hukum, perubahan AD harus mengikuti mekanisme yang ditentukan AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan administrasi dari Kementerian Hukum juga tidak boleh dipahami sebagai pengganti keabsahan keputusan internal organisasi apabila keputusan tersebut dipersoalkan.
PTUN MENJADI UJIAN TERTIB ADMINISTRASI NEGARA
Gugatan MTDP terhadap Kementerian Hukum RI dinilai menjadi momentum penting untuk menguji tertib administrasi penerbitan keputusan badan hukum perkumpulan.
Persoalan ini juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem pelayanan AHU, terutama dalam pemeriksaan dokumen perubahan kepengurusan organisasi yang sedang menghadapi konflik internal.
Kementerian Hukum diharapkan dapat menjelaskan dasar penerbitan keputusan, proses verifikasi, dokumen yang dijadikan pertimbangan, serta hubungan keputusan terbaru dengan keputusan sebelumnya.
Di sisi lain, pihak Arsyad Canu dan pihak terkait juga memiliki hak untuk menyampaikan jawaban serta bukti yang mendukung keabsahan keputusan yang mereka ajukan dengan demikian, penyelesaian sengketa harus tetap mengedepankan asas praduga keabsahan keputusan administrasi sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.
MTDP INGATKAN LMP BUKAN ORGANISASI DINASTI
Salah satu Dewan Pendiri, DR. Eddi Wibowo, berharap Laskar Merah Putih kembali menjadi organisasi nasional yang memiliki integritas, kekuatan kaderisasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, organisasi tidak boleh dijadikan alat kepentingan pribadi ataupun dinasti kepemimpinan.
“Jabatan Ketua Umum tidak diwariskan. Semua kader terbaik harus memiliki kesempatan yang sama melalui mekanisme organisasi yang sehat.
Laskar Merah Putih harus melahirkan kader yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara,” pesannya.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan dan fungsi Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2013, antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan, pelayanan sosial, gotong royong, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
MENUNGGU PUTUSAN HAKIM, MENGUTAMAKAN PERSATUAN
Menjelang putusan PTUN, Fanni mengimbau seluruh kader Laskar Merah Putih di Indonesia agar tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi oleh persoalan internal organisasi.
Ia menegaskan bahwa perjuangan MTDP bukan untuk menciptakan permusuhan, melainkan mendorong pembenahan organisasi berdasarkan sejarah, AD/ART, dan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin organisasi ini terus terjebak dalam konflik. Kami ingin seluruh kader kembali bersatu, memperkuat organisasi, membangun kaderisasi, dan mempersiapkan musyawarah besar secara demokratis,” tegasnya.
MTDP juga menyampaikan apresiasi kepada anggota, pengurus daerah, mahasiswa, serta rekan-rekan organisasi kemasyarakatan yang telah memberikan dukungan selama proses persidangan.
Fanni berharap majelis hakim PTUN Jakarta dapat memberikan putusan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang memimpin Laskar Merah Putih, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, tertib administrasi negara, dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.
Kini, seluruh pihak tinggal menunggu putusan pengadilan. Kebenaran administrasi dan keabsahan keputusan akan diuji melalui proses hukum, bukan melalui klaim sepihak ataupun kekuatan massa.
SK AHU merupakan keputusan administrasi badan hukum, sedangkan keabsahan keputusan internal organisasi tetap harus dilihat berdasarkan AD/ART dan mekanisme yang berlaku.
Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas
Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 keadilan harus benar ditegakan demi menjaga kondusitufitas Bangsa saat ini.
Patroli86.com
Pewarta EAP
About the Author
