
Halmahera Selatan // patroli86.com // – Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menuai sorotan. Rapat pembentukan panitia Musda yang digelar pada Selasa malam (22/07/2025) di sekretariat DPD II KNPI tanpa melibatkan organisasi kepemudaan (OKP) dari kelompok Cipayung, memicu kritik keras dari sejumlah pihak.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bacan secara tegas mengecam keputusan kepemimpinan caretaker KNPI Halsel yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan semangat kolaborasi. Ketua GMKI Cabang Bacan, Jendri Pureng, menyebut langkah sepihak tersebut sebagai kemunduran besar dalam dinamika gerakan pemuda di daerah.
,“Kami tidak menuntut jabatan, tapi sejarah dan kontribusi OKP Cipayung terhadap KNPI tidak bisa diabaikan. Tanpa keterlibatan kami, ini bukan Musda yang inklusif,” tegas Jendri.
Menurut GMKI, pengabaian terhadap OKP Cipayung , yang terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, IMM dan lainnya—merupakan bentuk pelecehan terhadap akar sejarah pendirian KNPI yang sejak 1973 menjadi rumah besar pemuda lintas organisasi.
,“Bagaimana mungkin kita bicara arah baru kepemudaan kalau proses dasarnya saja tidak melibatkan unsur yang paling historis dalam tubuh KNPI?” lanjut Jendri.
Ketidakterlibatan OKP Cipayung dalam forum pembentukan panitia Musda dinilai memperlemah legitimasi proses Musda itu sendiri. GMKI bahkan mengisyaratkan penolakan institusional terhadap pelaksanaan Musda jika pola komunikasi dan koordinasi tidak segera dibenahi.
,“Jika Musda ini tetap dipaksakan tanpa melibatkan semua OKP, khususnya dari unsur Cipayung, maka GMKI secara tegas menyatakan akan menolak proses tersebut karena cacat secara demokratis,” tandasnya.
Musda VII KNPI Halmahera Selatan seharusnya menjadi momentum konsolidasi pemuda dan refleksi terhadap arah gerakan pemuda ke depan. Namun, dinamika yang terbangun justru menunjukkan lemahnya ikatan antar OKP dan buruknya manajemen komunikasi dari pihak caretaker.
GMKI mendesak agar kepemimpinan caretaker segera membangun ulang komunikasi dengan seluruh stakeholder pemuda di Halmahera Selatan agar Musda berjalan demokratis, inklusif, dan tidak menuai resistensi.
(Tim Red)









