Halmahera Selatan // Patroli86.com // — Rencana pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan pada 13 Agustus 2025, yang dijadwalkan dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sudjatmiko, memantik gelombang penolakan dari sejumlah organisasi kepemudaan.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halsel, Sumitro Komdan, bersama Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Armain Rusli, menyatakan sikap tegas menolak kedatangan Budiman. Mereka menilai, kehadiran mantan politisi itu dalam forum resmi kepala desa justru menodai tujuan utama pelantikan APDESI yang seharusnya menjadi wadah penguatan kapasitas dan soliditas pemerintahan desa.
,“Pelantikan APDESI adalah momentum sakral untuk membangun komitmen pelayanan publik dan sinergi pemerintah desa dengan daerah. Mengundang sosok yang punya rekam jejak politik kontroversial justru berpotensi memecah belah masyarakat,” tegas Sumitro.
Senada, Armain menyoroti risiko politisasi acara. Ia menilai, langkah panitia pelantikan menghadirkan Budiman tidak peka terhadap dinamika sosial dan politik di Halsel. “Kami mengimbau semua elemen pemuda dan masyarakat agar tetap kritis, menjaga marwah daerah dari infiltrasi kepentingan politik sempit. Budiman punya catatan politik yang menurut kami bertentangan dengan semangat perjuangan rakyat Halsel,” ujarnya.
GMNI dan GPM bahkan telah membentuk Front Marhaenisme sebagai aliansi strategis untuk mengorganisir aksi demonstrasi pada hari pelantikan. Mereka menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar penolakan personal, melainkan peringatan agar APDESI tidak menjadi kendaraan politik bagi pihak tertentu menjelang tahun politik.
Pelantikan pengurus APDESI Halsel dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Bupati, dengan dihadiri jajaran Forkopimda, seluruh kepala desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Halmahera Selatan. Namun, atmosfer acara diperkirakan akan memanas jika pihak penyelenggara tetap bersikeras menghadirkan Budiman.
(Tim Red)
About the Author
