Halmahera Selatan //patroli86.com// – Proses menuju Musyawarah Daerah (Musyda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Selatan kembali menuai sorotan. Pasalnya, tahapan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimpurda) dinilai tidak berjalan maksimal dan tidak menghasilkan keputusan penting.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halsel kepada media ini,saptu/30/8/2025 menilai, salah satu agenda krusial yang terabaikan adalah penetapan Pengurus Kecamatan (PK). Padahal, agenda tersebut merupakan dasar legitimasi pelaksanaan Musyda.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menegaskan bahwa pengabaian penetapan PK berpotensi menggagalkan Musyda KNPI Halsel.
“Rapimpurda semestinya menjadi forum strategis untuk menyelesaikan persoalan teknis, terutama penetapan PK. Namun faktanya, hal itu terlewatkan. Jika dibiarkan, Musyda bisa batal atau setidaknya cacat prosedur,” ujarnya.
Menurut Harmain, kejelasan penetapan PK menjadi syarat mutlak sahnya peserta Musyda. “Tanpa PK yang jelas, sulit memastikan Musyda berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hal ini justru bisa memunculkan konflik baru di internal KNPI Halsel,” tambahnya.
GPM Halsel pun mendesak panitia pelaksana dan Steering Committee (SC) Musyda agar segera menuntaskan tahapan yang belum jelas. “Kami berharap panitia lebih tegas. Jangan sampai Musyda hanya jadi formalitas. Jika tahapan dasar saja diabaikan, bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang hasil Musyda yang sah dan berkualitas? Ini menunjukkan Karateker KNPI Halsel gagal dalam menjalankan tugasnya,” tegas Harmain.
Sementara itu, Karateker KNPI Halsel, Ongki Nyong, memberikan klarifikasi berbeda. Kepada media ini melalui sambungan telepon, Ongki menyatakan bahwa seluruh tahapan telah dijalankan sesuai prosedur.
,“Tidak ada tahapan yang dilanggar. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Kini kita tinggal menunggu puncaknya, yakni pelaksanaan Musda pada tanggal 1,” jelas Ongki.
(Tim Red)
About the Author
