
Halmahera Selatan// Patroli86.com// – DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan membantah keras pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD Halsel, Safri Talib, yang menyebut persoalan pelantikan empat Kepala Desa (Kades) cacat prosedur hanya masalah ringan dan bisa digugat ulang ke PTUN.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menilai pernyataan tersebut keliru dan menyesatkan, sebab mengabaikan prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh DPRD sebagai lembaga pengawas.
,“Putusan PTUN itu final dan mengikat. Tidak ada istilah perkara kecil atau bisa digugat ulang. Pernyataan Safri Talib jelas mencerminkan ketidaktahuan hukum dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” tegas Harmain.
Menurutnya, DPRD seharusnya berdiri di garis terdepan mendorong pemerintah daerah melaksanakan putusan PTUN, bukan justru melemahkan posisi hukum dengan komentar yang menyepelekan.
,“DPRD jangan main-main. Pelantikan kepala desa menyangkut legitimasi pemerintahan di tingkat desa. Jika prosesnya cacat hukum, maka harus dikoreksi. Kalau DPRD diam atau membenarkan kesalahan, itu sama saja melecehkan hukum,” ujarnya.
Harmain menambahkan, mengabaikan putusan PTUN tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga bisa berimplikasi pada pelanggaran hukum administratif bahkan pidana terhadap pejabat yang mengabaikannya.
,“Empat kepala desa itu sudah melalui proses panjang hingga PTUN Ambon dan PT TUN Manado. Bagaimana bisa DPRD menganggapnya persoalan sepele? Ini jelas soal kepastian hukum dan martabat pemerintahan daerah,” tandasnya.
DPC GPM Halsel menegaskan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten dan mendorong DPRD bersama masyarakat untuk bersikap tegas menuntut kepastian hukum demi kepentingan rakyat Halmahera Selatan.
(Tim Red)








