
Donggala – Sulteng,, patroli86.com,,
APDESI didirikan pada
Tahun 2005 dan secara resmi dideklarasikan pada Musyawarah Nasional ( Munas) pertama di Yogyakarta pada Tahun ( 22 – 24 April 2026).
Organisasi ini memiliki struktur dari Tingkat Nasional hingga Kecamatan dan berbadan Sehat.
Kami seluruh Kepala Desa Sudah membangun Komunikasi melalui APDESI kaitannya dua hal (2) satu adalah bahwa penurunan drastis Dana Desa (DD ) yang hampir 80 persen penurunan itu perlu kami koordinasikan ke Pemerintah Daerah, dan tidak kalah pentingnya kita koordinasikan juga tentang ADD ( Alokasi Dana Desa ). Yang saat ini hingga menurun.
Contohnya, Kalau Desa Saloya hampir 160 juta lebih, sehingga pada saat ini kami sudah mulai menghitung anggaran salah satu nya perangkat Desa dan Lembaga Desa di kurangi semua insentif nya, demikian di katakan Ketua APDESI Kabupaten Donggala Sadrik Kepada Awak Media ini di Rumah Pribadinya desa Saloya, Selasa, 13 Januari 2026.
Ketua APDESI Kabupaten Donggala Sadrik Mengatakan, pada saat ini menghitung anggaran hampir semua perangkat dan Lembaga Desa itu kami kurangi semua insentif nya, presentasi 30 – 70 ujar Kepala Desa Saloya Sadrik. Bahkan Mamin ( makan – minum ) melalui Dana Desa kami hampir hilang, terang nya.
Kalau bisa permintaan teman – teman seluruh Desa di Kabupaten Donggala.
Saat ini alasan bahwa penurunan Alokasi Dana Desa ini itu akibat pemotongan dana transfer dari pusat oleh Pemerintah Daerah
Sehingga penurunan Dana Desa, tapi permintaan teman – teman ini kalau bisa presentasi yang di naikkan biar tidak terlalu terasa penurunan seperti ini, ini menurut Kepala Desa Saloya Sadrik ( Ketua APDESI Kabupaten Donggala).
Sadrik juga menambahkan, Tahun 2026 ini adalah Merobah sistem.
Kalau sebelumnya sistem kita itu mengandalkan Dana Desa dari pusat, ini kita mengandalkan gorong – Royong.
Bagaimana membangun gotong royong sehingga pembangunan juga bisa berjalan.
APDESI ( Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), sebuah organisasi profesi yang menjadi wadah bagi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia untuk berkomunikasi, berkoordinasi, serta memperjuangkan Kesejahteraan, peningkatan Kapasitas, dan pembangunan desa agar maju, Mandiri, adil, dan Sejahtera.
Organisasi ini berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam menjalankan program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan menciptakan tata kelola Pemerintahan desa yang profesional dan pelayanan yang lebih baik ( Hard )
.








