Halmahera Selatan//Patroli86.com// – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Halmahera Selatan kembali menyuarakan aspirasi publik dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan sejumlah proyek strategis daerah.
Dalam aksi tersebut, masa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Tusli, menyampaikan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara dari atas kendaraan pickup. Dalam orasinya, Harmain menegaskan bahwa pihaknya mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas PUPR.
Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur penting yang dikerjakan oleh Dinas PUPR tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen proyek yang dilakukan oleh instansi terkait.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama adalah pembangunan Pelabuhan Semut yang berlokasi di Desa Tokona, Kecamatan Bacan Selatan. Harmain mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah mengalami keterlambatan signifikan, bahkan sudah dua kali mengalami perpanjangan masa kontrak.
“Kami menilai ini bukan lagi keterlambatan biasa, tetapi sudah masuk dalam kategori kegagalan manajemen proyek. Jika dibiarkan, ini akan terus merugikan daerah dan masyarakat,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Selain itu, proyek pembangunan jalan lingkar Bacan Barat juga turut disoroti. Massa aksi menilai proyek tersebut belum menunjukkan progres yang sesuai dengan target, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan penyelesaiannya di masa mendatang.
Para demonstran menilai bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, terutama dalam hal akses transportasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang tidak kunjung selesai dianggap menghambat mobilitas serta distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.
Dalam tuntutannya, DPC GPM Halsel meminta Bupati Halmahera Selatan untuk:
Segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR.
Transparan dalam menyampaikan progres proyek kepada publik.
Memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti lalai.
Memastikan seluruh proyek berjalan sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditetapkan.
Aksi yang berlangsung di depan kantor bupati tersebut berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan serta kritik terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR.
Di akhir aksi, perwakilan massa menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Mereka berharap Bupati Halmahera Selatan dapat segera merespons tuntutan tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
Aksi ini menjadi bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh elemen pemuda terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus sebagai pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak diperlukan.
(Tim Red/Patroli86.com)
About the Author
