Halmahera Selatan // Patroli86.com // – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Halmahera Selatan mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih proaktif memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Ketua BARAH, Ady HJ. Adam, mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BPH Migas untuk memperoleh kejelasan mengenai kebijakan alokasi BBM subsidi bagi Halmahera Selatan sekaligus memperjuangkan penambahan kuota sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Ady, persoalan keterbatasan BBM subsidi telah lama menjadi keluhan masyarakat, khususnya nelayan, petani, pelaku usaha kecil, dan sektor transportasi yang sangat bergantung pada Solar Subsidi maupun Pertalite.
“Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan lebih aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan membangun komunikasi langsung bersama BPH Migas. Pemerintah daerah perlu menyampaikan kondisi riil kebutuhan BBM subsidi di Halmahera Selatan agar kuota yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ady.
Senada dengan itu, Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan data kebutuhan BBM subsidi kepada pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi alokasi kuota.
Menurut Harmain, upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Pemda harus aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. Data kebutuhan Solar Subsidi dan Pertalite harus disampaikan secara akurat kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kuota. Hal ini penting untuk mengimbangi antara kebutuhan masyarakat dengan kuota BBM subsidi yang tersedia. Jika kuota yang diberikan dapat berbanding lurus dengan kebutuhan riil di Halmahera Selatan, maka kebutuhan nelayan, petani, pelaku usaha kecil, hingga sektor transportasi dapat terpenuhi dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar,” kata Harmain.
Selain meminta pemerintah daerah memperjuangkan penambahan kuota, BARAH dan GPM juga mengharapkan Polres Halmahera Selatan bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Solar Subsidi dan Pertalite guna mencegah penyalahgunaan maupun penyelewengan, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kedua organisasi tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan koordinasi dengan BPH Migas dan pemerintah pusat, disertai penyampaian data kebutuhan riil Solar Subsidi dan Pertalite di Halmahera Selatan, agar alokasi kuota dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun pihak terkait mengenai dorongan yang disampaikan BARAH dan DPC GPM Halmahera Selatan.
(Tim Red)
About the Author
