PADANG — patroli 86.com ,, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB), Muhammad Iqbal, S.Pi., M.Si., menegaskan komitmen penuh instansinya untuk pasang badan demi kemajuan dan keberlangsungan hidup nelayan pesisir Sumatera Barat. Komitmen nyata ini dibuktikan melalui langkah taktis menggalang gerakan bersama para nelayan guna mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar segera menambah alokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil menyusul pertemuan krusial yang digelar di kawasan pelabuhan bersama perwakilan kelompok nelayan serta Ketua KUD Mina Padang selaku pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Rapat koordinasi ini sengaja diinisiasi untuk mengurai dua benang kusut utama yang dihadapi nelayan saat ini: kendala teknis sistem barcode dan krisis kelangkaan kuota BBM subsidi yang kian mencekik operasional melaut.
KRISIS ENERGI DI PESISIR: HANYA 50% KAPAL YANG BISA KELAUT
Berdasarkan data dan evaluasi mendalam di lapangan, terungkap fakta mencengangkan bahwa kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan ke SPBN Bungus saat ini jauh dari kata cukup. Dari total sekitar 70 unit armada kapal nelayan yang aktif beroperasi dan menggantungkan pasokan energinya di SPBN tersebut, pihak pengelola hanya mampu melayani separuh (50%) dari total kebutuhan armada.
Kekurangan kuota yang sangat drastis ini memaksa puluhan kapal nelayan lainnya menganggur di dermaga. Kondisi tersebut tidak hanya memukul dapur ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga mengancam stabilitas pasokan ikan ekspor tuna dan harga komoditas ikan di pasar Kota Padang dan sekitarnya.
LANGKAH NYATA DAN KOMITMEN PPSB BUNGUS
Merespons kondisi yang kian memprihatinkan tersebut, Kepala PPSB Bungus mengekspresikan keprihatinan yang mendalam. Pihaknya menegaskan tidak akan tinggal diam melihat produktivitas sektor perikanan tangkap Sumatera Barat melumpuh akibat kelangkaan bahan bakar.
Sebagai bentuk tindakan konkret, Kepala PPSB Bungus sepakat memimpin gerakan kolaboratif bersama seluruh kelompok nelayan untuk menyusun dan mengirimkan surat permohonan resmi penambahan kuota BBM bersubsidi secara kolektif yang ditujukan langsung kepada BPH Migas serta instansi pemangku kebijakan terkait lainnya.
“Kami akan mengawal langsung semua keluhan, hambatan teknis barcode, dan aspirasi masyarakat nelayan ini ke tingkat pusat. Surat permohonan bersama ini adalah ikhtiar nyata kita untuk mengetuk pintu kebijakan di BPH Migas agar hak-hak subsidi energi untuk nelayan kita di Sumatera Barat bisa dipenuhi secara adil dan mencukupi,” tegas perwakilan otoritas pelabuhan dalam forum tersebut.
Melalui sinergi kuat antara pihak PPSB, KUD Mina Padang, dan kelompok nelayan ini, diharapkan alokasi kuota BBM subsidi dapat segera dievaluasi dan ditambah oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, seluruh armada kapal dapat kembali melaut secara optimal demi mendongkrak roda perekonomian maritim di pesisir Sumatera Barat.
ANTONIUS
About the Author
