Labuha, Halmahera Selatan // patroli86.com — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenisme (DPC GPM) Halmahera Selatan menyoroti lemahnya kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir Labuha. Mereka menilai BKSDA tidak berfungsi optimal atau bahkan mandul dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang terus terjadi.
Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli,kepada media ini menyebut kerusakan mangrove di pesisir Labuha menjadi salah satu penyebab utama memburuknya dampak banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia juga mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, untuk segera turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir dan kerusakan ekosistem,pada Selasa/1/juli/2025
,“Kami menilai BKSDA tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Pembabatan mangrove dibiarkan, alih fungsi lahan tidak diawasi, dan masyarakat dibiarkan menjadi korban banjir,” tegas Harmain.
Menurutnya, banjir yang merendam sejumlah kawasan pemukiman dan infrastruktur bukan semata akibat cuaca ekstrem, tapi juga karena daya serap lingkungan yang menurun akibat rusaknya kawasan pesisir. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari instansi teknis seperti BKSDA.
GPM Halsel mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Halsel untuk segera mengevaluasi kebijakan tata ruang dan memperketat perlindungan lingkungan pesisir. Mereka juga menuntut adanya rehabilitasi mangrove secara menyeluruh yang melibatkan masyarakat lokal.
,“Kami minta Gubernur jangan hanya duduk di kantor. Datang dan lihat langsung penderitaan rakyat. Alam rusak, banjir makin parah, dan negara seperti abai,” tambahnya.
DPC GPM Halsel berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap krisis ekologis yang mengancam wilayah pesisir Halmahera Selatan. Kunjungan langsung Gubernur diharapkan dapat menjadi awal dari komitmen nyata penyelamatan lingkungan dan perlindungan masyarakat dari bencana berulang.
(Sulfi/patroli86.com)
About the Author
