TANAH BUMBU – KALSEL, patroli86.com, — Dalam rangka meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna yang sarat makna pada Senin (30/6/2025). Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan penyampaian dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Penyesuaian Anggaran untuk Akselerasi Pembangunan
Sidang paripurna yang berlangsung di ruang utama DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua H. Hasanuddin, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala SKPD, pihak perbankan, dan unsur BUMD. Mewakili Bupati Andi Rudi Latif, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa perubahan KUA-PPAS ini merupakan penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kondisi makro ekonomi terkini.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Eryanto Rais mengungkapkan bahwa perubahan KUA-PPAS ini telah diselaraskan dengan Perubahan RKPD 2025 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025. Dalam paparannya, ia menyebutkan adanya proyeksi kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 13,61 persen, dari Rp2,928 triliun menjadi Rp3,327 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah diperkirakan melonjak lebih tajam, dari Rp3,381 triliun menjadi Rp4,124 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 22 persen.
Optimisme Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap, melalui perubahan APBD ini, roda pembangunan dapat berputar lebih cepat, sekaligus menjawab berbagai tantangan strategis di tengah kompleksitas kebutuhan daerah. Eryanto Rais juga menyebutkan bahwa sektor Pembiayaan Daerah mengalami lonjakan signifikan, dari Rp462 miliar menjadi Rp837 miliar atau meningkat lebih dari 81 persen.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Dalam waktu dekat, seluruh rincian pendapatan dan belanja akan dibahas lebih mendalam oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu optimis bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat mewujudkan perencanaan anggaran yang tidak hanya realistis, tetapi juga responsif terhadap aspirasi masyarakat Tanah Bumbu.
About the Author
