
Halmahera Selatan//patroli86.com// – Proyek pembangunan bronjong di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, yang bertujuan untuk menahan erosi dan mencegah abrasi sungai, kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, konstruksi yang baru berusia kurang dari satu tahun itu ambruk dan rusak parah, menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek.
Kondisi bronjong yang hancur terlihat jelas di lapangan. Kerusakan tidak hanya terjadi pada satu bagian, namun meliputi struktur utama penahan aliran sungai. Warga sekitar mengeluhkan bahwa kerusakan ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan bencana saat musim hujan tiba.
Yang lebih disesalkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan dinilai tak bersikap tegas dalam menanggapi insiden ini. Sejumlah warga mempertanyakan sikap diam legislatif daerah, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur publik.
,“DPRD seperti kehilangan taringnya. Masa proyek yang baru selesai belum setahun sudah roboh, tapi tidak ada sikap atau pernyataan tegas dari wakil rakyat,” ujar salah satu warga Kubung yang enggan disebutkan namanya.
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak rekanan pelaksana proyek maupun dinas teknis terkait penyebab ambruknya bronjong tersebut. Namun, dugaan sementara mengarah pada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Desakan pun mulai menguat agar DPRD Halmahera Selatan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana, pengawas proyek, dan dinas teknis, guna memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
,“Jangan sampai ini menjadi pola berulang. Proyek dikerjakan asal jadi, uang rakyat terbuang percuma, dan wakil rakyat justru diam seribu bahasa,” tambah tokoh masyarakat Bacan Selatan.
Insiden ini kembali membuka mata publik akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pembangunan daerah. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan DPRD akan terus menurun.
(Sulfi/patroli86.com)









