
Jakarta,,patroli86.com ,, 7 September 2025 – Kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Balangan kepada PT. Asabaru Daya Cipta Lestari terus menuai sorotan tajam,Eka Adi Putra selaku ketua KPK Tipikor yang saat ini berada di Jakarta,Saat menghadap di Gedung Merah Putih KPK RI menegaskan biangnya rusaknya tatananan Negara karena tingkah laku para tikus tikus berdasi,kalau sudah menyangkut Borneo saya turun tangan langsung sampai kasus itu benar benar diproses hukum,Eka Adi selaku anak angkat Jendral bintang 2 ini berani suara kebenaran demi banua tercinta,saat wartawan meminta pendapatnya mengenai kasus di Balangan Eka mengatakan proses hukum yang terlibat siapapun dia ujarnya dengan tegas,saya mendesak Kejaksaan Tinggi Kalsel maupun Kejaksaan Negeri Balangan agar tidak berhenti hanya pada penetapan Direktur Utama perusahaan, MRA, sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin tapi usut semua yang terlibat,tolong penegak hukum oknum jangan main main kalau masih sayang dengan jabatanya.
Pendapat Eka Adi Putra hasil audit BPKP Provinsi Kalsel menunjukkan bahwa dari total Rp20 miliar dana penyertaan modal, sedikitnya Rp18,6 miliar penggunaannya tidak sesuai aturan. Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan pejabat Pemkab Balangan, termasuk Bupati dan Sekda kalau itu benar hsrus diungkap,saya punya bukti pertemuan oknum oknum tersebut saat itu dihadiri 1 wanita dan 4 laki laki ujarnya dengan penuh keyakinan mengatakan dengan para wartawan saat berada di gedung Merah Putih Jakarta.
Kami minta aparat hukum serius menelusuri keterlibatan pihak lain. Jangan berhenti di Direktur saja. Ada indikasi kuat bahwa perbuatan melawan hukum ini melibatkan pejabat daerah,” tegas Eka,yang selama ini gerakanya selalu berahir dimeja hijau,tikus tikus bedasi siapun dia terlibat dalam hal makan uang rakyat harus disikat libas ujarnya,terutama dana dana desa harus diawasi dg cepat agar pembangunan desa benar benar bisa dirasakan oleh warga desa ujarnya.
Selaku Lowyer Ernawati, S.H., M.H., kuasa hukum RA, menilai sangat tidak logis jika terdakwa bekerja dan menikmati hasil korupsi sendirian,Mustahil RA bekerja dan menikmati sendiri uang hasil korupsi. Dalam proses pencairan dana, ada prosedur resmi mulai dari pengajuan, verifikasi, analisis investasi, hingga penerbitan SP2D dan pencairan ke rekening Perusda. Semua tahapan itu melibatkan pejabat pemerintah daerah, termasuk kepala daerah,” tegas Ernawati kepada wartawan di Banjarmasin
Ia menyoroti adanya potensi pelanggaran SOP pada pencairan dan penggunaan dana. Karena itu, masyarakat diminta jernih menilai: mungkinkah seorang direktur perusahaan daerah sendirian menanggung seluruh beban perkara ini,Lowyer Ernawati mendesak aparat penegak hukum agar bekerja profesional, transparan, dan menjunjung tinggi keadilan sosial,Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berani menetapkan Direktur sebagai tersangka, sementara aktor lain di balik kebijakan ini dibiarkan lolos,” pungkasnya,saat eka dikonfirmasi siap bawa kasus ini ke KPK RI dan tolong yang terlibat segera klarufikasi agar tidak bikin warga Kalsel bingung,hukum harus tegak lurus ujar Drs.Eka Adi Putra pada wartawan.
Wartwan.Irul








