
Tanggamus Lampung : ,, patroli86.com ,, alokasi penyertaan modal Badan usaha milik Desa ( BUMDES) dan program ketahanan pangan di pekon / Desa sinar petir kecamatan talang Padang kembali menuai sorotan,
Data penggunaan Dana Desa menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Desa telah mengalokasikan dana dengan jumlah cukup besar baik untuk BUMDES maupun ketahanan pangan.
sudah jelas dana Desa bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat yang harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat, jika penyertaan modal BUMDes maupun dana ketahanan pangan tidak jelas pengelolaannya penyalahgunaan wewenang patut diduga dana tersebut di korupsi.
Pembangunan kantor BUMDES PEKON Sinar petir kecamatan talang padang kabupaten Tanggamus , tidak selesai alias mangkrak kondisi keadaan bangunan itu kini seperti bangunan terbengkalai. Selain belum beratap. Juga sudah. Di tumbuhi rumput2 liar , padahal menurut keterangan salah seorang aparat pekon setempat pembangunan kantor BUMDES tersebut sudah masuk anggaran tahun 2025. Sebesar 160 juta lebih , hal ini di benar kan oleh Sukardi selalu ketua BHP ( badan himpunan pemekonan setempat ) kepada para media dia mengatakan jika dirinya sudah menegur kepala pekon ” sudah saya tegor pak mail nya ( kepala pekon ) kata pak lurah akan segera di selesaikan , itu saya sampaikan 2 apa 3 bulan yang lalu , ” ujar nya .
Lebih lanjut ketika di tanya terkait usaha BUMDES nya Sukardi menerangkan terkait usaha yang di jalan kan BUMDES
1 )beli sapi 4 ekor
2 ) buka warung beras
3 ) pinjaman uang tunai
4 ) juwal gas elpiji
Fakta di lapangan hasil penelusuran awak media. .ternyata semua yang di sampaikan tidak ada bentuk pisiknya , jadi sangat lah wajar jika masyarakat husus nya warga pekon / desa sinar petir menduga sudah terjadi korupsi. Pada anggaran pembangunan kantor BUMDES dan anggaran untuk usaha BUMDES nya ,,
“Kami minta sebagai masyarakat sinar petir agar pihak terkait dan APH untuk. Mengusut tuntas anggaran pembangunan kantor BUMDES dan anggaran penyertaan modal BUMDES yang nilai nya lebih dari 300 juta ” ujar salah seorang warga setempat ,
Terkait persoalan ini Ismail Kardi selaku kepala pekon tidak masuk kerja atau tidak ada di kantor dan belum dapat di hubungi via telpon Red
Maulani





