JAKARTA, Prokopim – patroli 86.com ,, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu. Di Gedung Kementrian Lingkungan Hidup Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).
Rakornas ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BNPB, BMKG, serta berbagai pihak terkait dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya menjelang musim kemarau.
Kehadiran Wakil Bupati Ketapang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang terus bersiaga dan tidak ingin lengah dalam menghadapi ancaman karhutla yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi daerah.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Ketapang menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi fokus utama.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
“Pencegahan harus menjadi langkah utama. Kita tidak boleh menunggu sampai kebakaran terjadi. Semua pihak harus bergerak bersama, saling menguatkan, dan meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar Kabupaten Ketapang tetap aman dari ancaman karhutla,” tegas Wakil Bupati Ketapang.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus memperkuat patroli lapangan, koordinasi lintas sektor, edukasi kepada masyarakat, serta kesiapan personel dan sarana pendukung untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat apabila ditemukan potensi kebakaran.Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap arahan dan strategi nasional yang disampaikan dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi musim kemarau tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api atau potensi kebakaran di wilayah masing-masing.penulis (andus)
[7/4 22.06] Thomas Kalbar: Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini menjadi saksi bisu ketegangan di lapangan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (yang akrab disapa Ara), tak ragu turun gunung dan terlibat perdebatan sengit dengan Hercules Rosario Marshal, Ketua Ormas GRIB Jaya.
Inti dari perseteruan ini bermuara pada sebidang tanah kosong strategis yang rencananya akan disulap menjadi kawasan hunian.
Namun, realita di lapangan ternyata sangat rumit.tuturnya depan publik tanggal 7/4/2026
- Secara hukum, lahan kosong tersebut adalah aset sah milik negara melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI).
- Masalahnya di lapangan, lahan bernilai tinggi tersebut justru dikuasai dan dikendalikan oleh ormas GRIB Jaya.
Tak mau program perumahan rakyatnya terhambat oleh penguasaan sepihak kelompok tertentu, Menteri Ara mengambil langkah berani yang jarang dilakukan pejabat tinggi.
- Bukannya mengirim perwakilan, Ara mendatangi langsung lokasi sengketa tersebut dan berhadapan empat mata dengan Hercules hingga memicu perdebatan alot di lokasi.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ara menegaskan prinsip yang tak bisa ditawar-tawar.
“Kami tegaskan, negara tidak boleh kalah lawan ormas. Mengelola negara harus dilakukan dengan benar dan berani,” tulisnya tegas.
Di balik perdebatan alot dan ketegasan sikap tersebut, tersimpan visi besar yang sedang diperjuangkan habis-habisan oleh sang Menteri.
Peninjauan dan upaya merebut kembali lahan KAI tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan penyediaan hunian khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ara menekankan bahwa pemerintah wajib hadir untuk memastikan rakyat kecil bisa mendapatkan fasilitas hunian yang layak, aman, dan manusiawi di tengah kerasnya ibu kota.
Keberanian Menteri Ara yang langsung “menyentil” penguasa lahan di Tanah Abang ini sukses menuai sorotan publik.
Insiden ini bukan sekadar urusan adu mulut, melainkan ujian nyata bagi wibawa dan ketegasan pemerintah dalam mengamankan aset negara demi kepentingan rakyat luas.
Publik kini menanti, apakah proyek hunian mulia ini akan segera berdiri tegak, atau justru tertahan oleh birokrasi jalanan.(Thomas dp)
About the Author
