-Pontianak—kalbar ,, patroli 86.com,, Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang kini tidak lagi sekadar wacana administratif—ini adalah gerakan nyata yang digerakkan dengan tekanan politik, komunikasi intensif, dan strategi tanpa jeda.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kembali turun langsung menggedor pusat kekuasaan dengan menemui Kepala Badan Keahlian DPR RI. Pertemuan ini bukan basa-basi—melainkan dorongan keras agar usulan tiga DOB: Jelai Kendawangan Raya, Hulu Aik, dan Matan Hulu segera naik kelas dari sekadar dokumen menjadi draf RUU yang siap dibahas.
“Ini bukan hanya soal pemekaran wilayah, ini soal keadilan pembangunan,” tegas Alexander.
Ketapang yang luasnya mencapai lebih dari 30 ribu km² bukan lagi bisa ditangani dengan pola lama. Jarak, akses terbatas, hingga ketimpangan pembangunan menjadi bom waktu jika tidak segera diurai. DOB hadir sebagai solusi konkret—bukan janji kosong.
Langkah agresif ini juga menunjukkan bahwa perjuangan tidak cukup hanya mengirim proposal ke meja kementerian. Perlu tekanan politik, komunikasi aktif, hingga lobi tingkat tinggi agar aspirasi masyarakat tidak tenggelam di pusat.
Sejak Desember 2025, dokumen sudah dilayangkan ke Kemendagri, DPR RI, hingga DPD RI. Kini, tahap berikutnya adalah memastikan usulan tersebut benar-benar “hidup” dalam proses legislasi, bukan sekadar arsip.
Alexander juga menegaskan bahwa perjuangan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat di wilayah terpencil—dari hulu hingga pesisir—yang selama ini belum merasakan pemerataan pembangunan secara maksimal.
Dengan ritme komunikasi yang terus dipacu dan dukungan yang mulai menguat di pusat, peluang DOB Ketapang kini semakin terbuka. Pertanyaannya bukan lagi “apakah bisa”, tapi “kapan direalisasikan”.
Perjuangan ini bukan hanya milik pemerintah daerah—ini adalah gerakan kolektif demi masa depan Ketapang yang lebih maju, lebih dekat, dan lebih berdaulat dalam pembangunan.(SKD)(Thomas dp)
About the Author
