KALTIM – patroli86.com, ~~ Ribuan warga Kalimantan Timur yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat, Kaltim bersiap menggelar aksi demonstrasi besar pada Senin, 21 April 2026. Aksi ini dijadwalkan berlangsung di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Aksi tersebut dipicu oleh meningkatnya keresahan publik terkait dugaan praktik politik dinasti serta sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menjauh dari kepentingan masyarakat luas, khususnya kalangan akar rumput.
Koordinator aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah penghentian praktik nepotisme yang dianggap merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Ketika kekuasaan terpusat pada satu lingkaran keluarga, maka keseimbangan pemerintahan terganggu. Dampaknya meluas, mulai dari ekonomi hingga fungsi pengawasan legislatif yang melemah,” tegas Erly.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 4.075 peserta telah mengonfirmasi kehadiran. Mereka berasal dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, buruh, pengemudi ojek daring, hingga organisasi masyarakat.
Selain isu dinasti politik, massa juga menyoroti kebijakan anggaran yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Salah satunya adalah proyek renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar, serta pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya menuai kritik publik.
Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan prioritas yang tidak tepat di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.
“Keputusan-keputusan ini melukai rasa keadilan publik. Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, masyarakat melihat berbagai persoalan tidak ditangani secara serius,” lanjut Erly.
Dalam pernyataannya, Erly juga secara terbuka meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi diri, bahkan mempertimbangkan mundur dari jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral guna meredam gejolak di daerah.
“Kami berharap ada kebesaran hati untuk introspeksi. Situasi di Kaltim saat ini tidak kondusif, dan diperlukan langkah bijak untuk meredakannya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa proses pemberhentian kepala daerah harus mengikuti mekanisme konstitusional, mulai dari pengajuan DPRD hingga keputusan pemerintah pusat dengan dasar hukum yang kuat.
Erly juga membantah keras tudingan bahwa aksi ini bermuatan politik atau ditunggangi kepentingan tertentu. Ia menegaskan bahwa dinamika Pilkada telah usai, dan gerakan ini murni lahir dari aspirasi masyarakat.
“Tidak ada lagi kubu-kubuan politik. Ini bukan soal siapa menang atau kalah, tetapi tentang kepentingan masyarakat Kaltim secara keseluruhan,” pungkasnya.
Penulis : Irwansyah
Editor : Redaksi Patroli86.com
Tim Media Patroli86.com
About the Author
