Banjarmasin, Kalimantan Selatan,, patroli 86.com ,, 27 April 2026 Ketua Laskar Merah Putih Kalsel menyoroti Rencana perayaan Hari Ulang Tahun RSUD Ulin yang akan digelar di Jakarta menuai kecaman luas. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar tidak tepat sasaran, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tekanan.
Ketua Laskar Merah Putih meminta DPRD lebih pro aktif dalam hal langkah langkah Pemprov dalam mengelola keuangan daerah,Direktur Perusahaan daerah Menjual tiket ini mungkin yang melatar belakangi setiap acara harus di Jakarta,langkah tersebut dipandang sebagai bentuk pemborosan anggaran yang sulit dibenarkan.di saat masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, justru muncul agenda seremonial di luar daerah yang berpotensi menguras dana publik tanpa dampak nyata.
Sorotan tajam juga mengarah pada fungsi pengawasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) yang dinilai lemah dan tidak responsif. Rencana kegiatan seperti ini seharusnya tidak lolos begitu saja tanpa uji kelayakan yang ketat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika benar masuk dalam rencana anggaran OPD tanpa kajian mendalam, hal ini mencerminkan adanya celah serius dalam tata kelola keuangan daerah.
Pengamat kebijakan publik menegaskan, penggunaan anggaran daerah tidak boleh keluar dari prinsip dasar: memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam konteks sektor kesehatan, prioritas seharusnya jelas—peningkatan layanan, akses yang lebih luas, dan program yang benar-benar dirasakan oleh warga.
Momentum hari jadi institusi kesehatan semestinya menjadi ajang pengabdian, bukan perayaan yang berjarak dari realitas masyarakat. Program seperti pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan massal, atau bantuan layanan kesehatan bagi kelompok rentan justru akan lebih bermakna dan mencerminkan tanggung jawab moral lembaga publik.
Desakan pun menguat agar pihak terkait, termasuk Banggar dan manajemen RSUD Ulin, segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.tanpa keterbukaan, potensi penyimpangan anggaran akan terus menjadi bayang-bayang yang merusak kepercayaan masyarakat.
Publik berhak tahu,untuk siapa anggaran ini digunakan, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat,Efisiensi Anggaran Nasional 2025-2026,Lewat Inpres No. 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan hemat sampai Rp750 triliun dari APBN/APBD. Caranya :
- Pangkas perjalanan dinas 50%
- Pangkas ATK sampai 90%
- Stop kegiatan seremonial, seminar, dan kajian berlebihan
- Prabowo: “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor… sisanya vidcon” Hasil efisiensi tahun pertama: Rp300 triliun lebih
Dana hasil penghematan dialihkan ke program yang lebih orgen
Kriteria anggaran baru,Prabowo tegaskan anggaran harus memenuhi 3 syarat:
Ciptakan lapangan kerja
Tingkatkan produktivitas diukur dari berapa devisa dihasilkan/dihemat
Arah ke swasembada pangan dan energi
KONTAK MEDIA :
IRWANSYAH
PATROLI86.COM
📞0815-7317-6783
About the Author
