
SALATIGA – patroli 86.com ,, Dalam upaya menyelaraskan program pembangunan antarwilayah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa (28/04/2026).
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., turut hadir mendampingi proses perencanaan daerah tersebut. Ia didampingi langsung oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga, Antonius Adhie Wibowo, S.P., M.Si.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, serta Kepala Bappeda se-Jawa Tengah, bersama dengan unsur masyarakat. Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, S.E., M.M.
Sumarno menjelaskan, penyusunan draf RKPD 2027 ini telah dimulai sejak Desember 2025 lalu. Pihaknya menargetkan pada akhir Juni 2026, Peraturan Gubernur (Pergub) terkait RKPD sudah dapat ditetapkan.
“Hari ini kita melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang telah kita susun sejak Desember tahun lalu. Kami menargetkan akhir Juni 2026 sudah menetapkan Pergub. Kami mengharapkan masukan dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan agar terwujud sinergitas program prioritas nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar Sumarno.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, KH. Taj Yasin Maimoen, menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi. Ia mengungkapkan tema besar pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 adalah ‘Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi’.
“Saya berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersinergi mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah, sekaligus memperkuat fiskal daerah serta mendorong collaborative funding,” ajaknya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sejumlah narasumber kunci, di antaranya Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebagai keynote speaker. Turut mengisi materi juga perwakilan dari Kementerian Pariwisata RI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Red/##







