Patroli86.com – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mengoptimalkan Program Desa Berdaya guna membantu pemerintah desa mengeksekusi berbagai proyek strategis di tengah keterbatasan anggaran saat menerima audiensi DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih NTB di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Mataram, Senin (8/6).
Audiensi ini menjadi ruang interaktif untuk menyerap pemikiran dan aspirasi para kepala desa dalam memaparkan potensi wilayah masing-masing, sekaligus diisi dengan pembahasan teknis mengenai mekanisme operasional Program Desa Berdaya. Tercatat sejumlah perwakilan dari Kabupaten Lombok Barat turut mempresentasikan potensi unggulan daerahnya secara langsung, di antaranya Desa Senggigi, Desa Senteluk, Desa Lembar Selatan, Desa Mareje Timur, dan Desa Griya.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menyambut baik antusiasme jajaran pemerintah desa dan menyatakan bahwa kehadiran program ini telah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan akar rumput.
“Saya senang sekali Program Desa Berdaya ini membuat saya dan Pak Gubernur lebih sering ketemu dengan para kepala desa. Kehadiran dukungan dari Desa Berdaya ini paling tidak bisa ikut membantu bagi para kepala desa untuk melaksanakan beberapa proyek strategis desa dengan adanya pembatasan anggaran,” ujar Wagub.
Wagub juga mendorong agar setiap desa berani menonjolkan kelebihan dan potensinya masing-masing, seperti besarnya potensi pariwisata yang mendominasi kawasan Lombok Barat. Secara khusus, ia menaruh perhatian pada tata kelola kawasan penyangga yang menghubungkan rute-rute strategis di daerah.
“Terkait sejumlah desa ini semoga masuk prioritas karena merupakan desa-desa yang menjadi pintu gerbang masuk NTB dari wilayah selatan. Desa-desa ini harus tertata, terawat dengan baik apalagi desa penghubung antar lokasi,” tambahnya.
Kunci keberhasilan dari pemerataan pembangunan tersebut, lanjut Wagub, terletak pada kekuatan silaturahmi dan koordinasi yang berkelanjutan antarpemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa Gubernur NTB memiliki visi besar agar program ini mampu mendongkrak kesejahteraan secara nyata, sehingga seluruh jajaran dituntut untuk tidak sekadar menanti pujian, melainkan siap menerima catatan demi evaluasi bersama.
“Insyaallah jika memang desa bapak-bapak masuk dalam Desa Berdaya, kita akan berkunjung untuk melihat seperti apa potensi-potensi yang ada di desa. Pak Gubernur memiliki mimpi besar terhadap Desa Berdaya ini, kita tidak hanya butuh pujian tetapi kita harus siap dengan catatan untuk bahan evaluasi kita semua,” tegas Wagub.
Wagub pun bersyukur karena inisiatif Pemprov NTB ini mendapatkan pengakuan positif di tingkat nasional.
“Program ini sangat diapresiasi oleh Mendagri dan sejumlah dirjen di tengah situasi ekonomi sekarang. Pemprov prioritaskan untuk Desa Berdaya dan sangat dinilai positif untuk membantu masyarakat di desa,” jelasnya.
Merespons arahan dan arah kebijakan tersebut, Ketua DPD APDESI Merah Putih NTB, Mastur, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi atas keberpihakan pimpinan daerah terhadap optimalisasi pembangunan desa.
“Saya selaku Ketua APDESI MP Nusa Tenggara Barat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur yang sudah membuat program yang langsung menyentuh kepada pembangunan desa-desa yang ada di NTB,” ungkap Mastur.
Menyikapi situasi pengurangan Dana Desa dari pusat, Mastur menaruh harapan besar agar jangkauan Program Desa Berdaya dapat terus diperluas demi mengakomodasi pemerataan kesejahteraan.
“Bagaimana agar rekan-rekan yang belum mendapatkan Desa Berdaya ini agar bisa diprioritaskan. Karena desa-desa ini dengan posisi dana desa yang dikurangi, dengan adanya Desa Berdaya ini sangat-sangat membantu keuangan dan pembangunan desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Harapan dengan Desa Berdaya ini ke depannya itu agar bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita,” harapnya.
Kegiatan audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Lalu Hamdi, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti.
About the Author
