Patroli86.com – Di tengah meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong lahirnya paradigma baru dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Penegakan hukum tidak lagi dipahami semata sebagai tindakan represif, melainkan sebagai upaya menghadirkan ketertiban melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berintegritas.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menghadiri Bimbingan Teknis Etika Profesi dan Integritas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Satpol PP Provinsi NTB, Mataram, Senin (22/6). Kegiatan yang dirangkaikan dengan peninjauan sarana dan prasarana Satpol PP serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB itu mengangkat tema “Mewujudkan Personel Satpol PP yang Profesional, Humanis, dan Berintegritas serta Berperspektif PUGIS dalam Penanganan Unjuk Rasa.”
Bagi Gubernur, Satpol PP merupakan wajah terdepan pemerintah daerah. Citra pemerintah di mata masyarakat, menurutnya, sering kali dibentuk melalui cara Satpol PP menjalankan tugas di lapangan. Karena itu, setiap personel dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menegakkan aturan, tetapi juga memahami filosofi dan tujuan dibentuknya setiap regulasi.
“Tolong dipoles wajah Satpol PP ini, karena ini adalah wajah terdepan kita. Kalau Satpol PP bekerja profesional, maka berarti pemerintah provinsi ini juga bekerja profesional. Menegakkan Perda ini bukan pekerjaan kaleng-kaleng, seorang Satpol PP harus paham hukum Perda, paham kenapa Perda ini dibuat, dan ada kebutuhan masyarakat untuk Perda, pahamnya harus sampai ke situ,” tegas Gubernur.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan Perda tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari kemampuan aparat membangun kepercayaan publik. Pengetahuan hukum yang kuat, sikap profesional, dan kemampuan berkomunikasi menjadi modal penting agar penegakan aturan dapat diterima masyarakat sebagai bentuk pelayanan, bukan sekadar penindakan.
Dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang semakin dinamis, Gubernur juga menilai pendekatan keamanan harus dibangun melalui koordinasi lintas sektor. Ia meminta Satpol PP memperkuat sinergi dengan Bakesbangpoldagri agar langkah-langkah pencegahan dapat berjalan beriringan dengan penegakan aturan.
“Kita ingin Satpol PP yang bersahabat dengan rakyat tanpa kehilangan kewibawanya. Saya ingin Bakesbangpoldagri dengan Satpol PP melakukan koordinasi karena ini seperti satu mata uang dengan dua wajah yang berbeda, satunya main di belakang penggalangan, yang satunya penegakan. Agar tidak terjadi tabrakan dengan masyarakat, sekarang ini seakan-akan akhirnya kita ini ributnya sama masyarakat,” paparnya.
Pendekatan tersebut menegaskan bahwa menjaga ketertiban bukan hanya tugas aparat di lapangan, tetapi juga memerlukan komunikasi, deteksi dini, serta pembangunan hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Di akhir arahannya, Gubernur memberikan pesan yang menyentuh sisi kemanusiaan para personel Satpol PP yang kerap berhadapan langsung dengan tekanan saat bertugas.
“Ini nasehat saya kepada teman-teman, bekerjalah dengan hati, lakukan dengan hati-hati, dan jangan dimasukkan hati. Terima kasih atas kerja keras dan perjuangan teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan, perkuat mentalnya. Mari kita beri yang terbaik buat NTB supaya NTB betul-betul bisa makmur dan mendunia,” pesannya.
Pesan tersebut sejalan dengan langkah Satpol PP Provinsi NTB yang mulai memperkuat kapasitas anggotanya melalui pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga kesehatan mental dan perspektif Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).
Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Nunung Triningsih, menjelaskan bahwa perubahan karakter aksi unjuk rasa menuntut aparat untuk terus beradaptasi.
“Kami merasakan perlunya peningkatan kapasitas teman-teman di dalam menghadapi unjuk rasa karena polanya sekarang berubah, tidak lagi seperti dulu. Jadi kita juga mengedepankan humanis dan berperspektif PUGIS, sehingga kami perlu terus meningkatkan kapasitas anggota kami,” jelas Nunung.
Sebanyak 45 personel mengikuti bimbingan teknis tersebut, yang berasal dari unsur sekretariat maupun bidang operasional Satpol PP. Selain materi mengenai etika profesi dan penanganan aksi unjuk rasa, peserta juga mendapatkan pendampingan psikologis sebagai bekal menjaga ketahanan mental ketika bertugas di lapangan.
“Kami menghadirkan psikolog, mengingat bahwa kesehatan mental kami juga bergantung dengan kata-kata teman-teman pendemo tersebut, sehingga kami menganggap bahwa kehadiran psikolog ini adalah sangat penting,” ungkapnya.
Melalui penguatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi NTB ingin membangun Satpol PP yang tidak hanya tangguh dalam menegakkan Perda, tetapi juga mampu menjadi representasi pemerintah yang mengedepankan pelayanan, dialog, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Profesionalisme, humanisme, dan integritas menjadi fondasi utama untuk menghadirkan ketertiban yang berkeadilan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
About the Author
